|
 |
| Berita dan Acara » Arsip berita |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Arsip Berita Mei 2009
Hutan Lindung Terbakar Akibat Penebangan Liar
Liputan 6 - Senin, Mei 25 2009
Liputan6.com, Tapanuli Utara: Sedikitnya 10 hektare hutan pinus di Tapanuli
Utara, Sumatra Utara musnah dilalap api, Ahad (24/5). Kawasan hutan yang
terbakar itu berada di daerah tangkapan air Danau Toba. Tak ada korban jiwa
dalam musiban ini. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Di lokasi kebakaran ditemukan sejumlah titik api yang diduga akibat penebangan
liar. Dinas Kehutanan Tapanuli Utara bersama warga berusaha memadamkan api agar
kebakaran tak meluas. Namun pemadaman tidak bisa dilakukan maksimal lantaran
terbatasnya alat pemadam.
Hutan lindung di Tapanuli Utara sering dilanda kebakaran. Penyebabnya diduga
kuat penebangan liar atau ilegal logging. Dugaan penebangan liar didukung bukti
bekas-bekas pembakaran kayu dan kayu-kayu pinus gelondongan berserakan yang
ditinggal perambah untuk menghilangkan jejak...................
Selama 2009, Ijin Hutan Tanaman Industri Capai Empat Juta Hektar
TEMPO Interaktif, Selasa, 19 Mei 2009 | 16:08 WIB
TEMPO Interaktif, Semarang: Selama kuartal I tahun 2009, Departemen Kehutanan
sudah mengeluarkan izin untuk hutan tanam industri (HTI) seluas 4,200 juta
hektar. "Kayu hasil hutan tanam industri ini untuk mensuplai (kebutuhan)
industri kayu dan kertas," kata Mashyud, Kepala Pusat Informasi Departemen
Kehutanan di sela-sela acara rapat "Perencanaan Daerah Aliran Sungai Terpadu" di
Semarang, Selasa (19/5).
Menurut Mashyud, selama 2009, pemerintah mentargetkan akan membuka izin hutan
tanam industri seluas sembilan juta hektar. Selain itu, juga akan membuka izin
lahan hutan tanam industri untuk cadangan seluas dua juta hektar. Dengan melihat
hasil saat ini, Departemen Kehutanan optimis bisa mencapai target pembukaan
hutan tanam industri yang direncanakan. Tahun 2008 lalu, luas izin yang
dikeluarkan untuk hutan tanam industri mencapai 8 juta hektar................
Menteri Kaban Didesak Selidiki Manipulasi Tebangan Kayu
TEMPO Interaktif, Senin, 18 Mei 2009 | 14:52 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan selama
tiga tahun belakangan ini memiliki karakteristik yang mirip dengan pola berulang.
Jika mengaca pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memperlihatkan
temuan manipulasi tebangan kayu, maka modus manipulasi tersebut jelas merugikan
pencatatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto.
Minusnya pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan--selain akibat melemahnya roda
bisins kehutanan--diduga kuat juga tidak terlepas dari munculnya praktik
manipulasi tebangan kayu. "Kasus-kasus manipulasi tersebut tentu bisa menurunkan
jumlah produksi kayu tercatat yang dihasilkan oleh subsektor kehutanan dalam
pencatatan PDB yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi subsektor
kehutanan," kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi,
dalam rilisnya, Senin (18/5).............
Laju Kerusakan Hutan Lebih Besar dari Perbaikan
Antara, 15/05/09
Mataram (ANTARA News) - Laju kerusakan hutan akibat penebangan liar (illegal
logging) di Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih cepat dibandingkan dengan upaya
perbaikan sehingga lahan kritis di daerah ini semakin luas.
Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Ir. Tadjuffin Erfandy di
Mataram Jumat mengatakan, kawasan hutan yang rusak akibat penebangan liar dan
alih fungsi hutan mencapai 20.000 hektare (ha) per tahun, sedangkan upaya
penghijauan hanya menjangkau sekitar 5.000 hingga 10.000 ha per tahun.
"Kondisi ini mengakibatkan luas lahan keritis di NTB terus meningkat hingga
mencapai 25,19 persen dari total daratan atau 597.778 ha pada 2007 dan dalam
kurun waktu empat tahun.........
Populasi Orangutan Taman Nasional Kutai Kritis
Antara, 14/05/09
Pontianak (ANTARA News) - Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat menegakkan hukum untuk
menyelamatkan populasi orangutan sub species morio (Pongo Pygmaeus Morio) yang
berada di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang kini semakin kritis.
Dalam siaran tertulis yang diterima ANTARA di Pontianak, Kamis, Habitat Campaign
Manager COP, Yon Thayrun, menyatakan jumlah orangutan di Taman Nasional Kutai
diperkirakan 600 individu pada 2004. Namun karena besarnya tingkat perusakan
maka populasi yang tersisa diperkirakan tinggal 30 - 60 individu.
Menurut ia, saat ini populasi orangutan tersebut hanya tersisa di blok Prevab -
Mentoko yang dipisahkan oleh Sungai Sengata dengan perusahaan tambang batubara
Kaltim Prima Coal......
Dua Tambang Batubara Bukit Suharto Dihentikan
Tempo Interaktif, Jum'at, 15 Mei 2009 | 13:32 WIB
TEMPO Interaktif, Samarinda: Tim gabungan Polisi Hutan dan Satuan Polisi
Hutan Reaksi Cepat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menghentikan dua perusahaan
tambang batubara illegal di wilayah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur. Keduanya dihentikan karena beroperasi di
kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri
Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam seluas 61.500 hektare.
"Kami masih memeriksa saksi-saksi yang tertangkap saat berada di lapangan," kata
Ketua Penyidik Gabungan, Y. Warsana Sapta, Jumat (15/5).
Dua perusahaan tambang dengan ijin Kuasa Pertambangan ini masing-masing CV
Borneo Pelangi yang dihentikan Rabu (13/5) dan PT Gerbang Tumbuh Mandiri yang
dihentikan Kamis (14/5). Dari hasil pantauan, keduanya beroperasi di dalam
kawasan Bukit Suharto..............
Lagi, KPK Tetapkan Tiga Anggota DPR Jadi Tersangka
Selasa, 12 Mei 2009 18:40 WIB 237
JAKARTA--MI: KPK tetapkan tiga anggota DPR sebagai tersangka baru kasus
korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua diantara anggota DPR disebut sebagai
tim gegana dalam persidangan sebelumnya.
Tiga Anggota Komisi III DPR RI yakni Anwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri
Andi Leluasa, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi alih fungsi
hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, mereka resmi dinyatakan tersangka pada
hari ini. "Tiga Anggota DPR ini adalah AC, HI, dan FAL. Ketiganya telah
ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini," jelasnya.
Ketiga tersangka ini terbukti telah menerima sejumlah uang untuk melancarkan
proyek alih fungsi hutan lindung. Mereka disangka telah melanggar pasal 5 ayat
(2) dan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. "Dengan pasal ini,
mereka memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai
penyelenggara negara," tambahnya...............
Syahrial Oesman Ditahan
Suara Merdeka,12 Mei 2009
JAKARTA- Meski Komisi III DPR meminta KPK menghentikan upaya penindakan, namun
justru memeriksa 30 saksi sekaligus terkait berbagai kasus. Selain itu menahan
Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman.
”Ada 30 saksi yang kami panggil hari ini,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi
SP, di kantor KPK, Senin (11/5). Menurutnya, saksi yang diperiksa terkait kasus
kasus suap proyek Tanjung Api-api, alat kesehatan Departemen Kesehatan, kasus
korupsi PLN Jawa Timur, kasus Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
APBD Kabupaten Supiori.
Johan menjelaskan, mereka yang diperiksa di antaranya dalam kasus suap alih
fungsi hutan lindung Pantai Air Telang untuk diubah menjadi Pelabuhan Tanjung
Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK memeriksa mantan Gubernur
Sumatera Selatan Syahrial Oesman. Dalam kasus ini, Syarial sudah ditetapkan
sebagai tersangka sejak 13 Maret lalu..........
Dewan Minta Kewenangan PPATK Dipertahankan
Koran Tempo, 5 Mei 2009
Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan
Rakyat Soeripto mengatakan Dewan akan mempertahankan sejumlah pasal krusial
terkait dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana
Pencucian Uang.
Salah satu yang dipertahankan adalah pasal 44 tentang kebebasan PPATK dari
aturan kerahasiaan bank. Pasal ini diusulkan dihapus dari rancangan undang-
undang oleh Fraksi Golkar. "Saya menilai pasal ini sangat penting," kata
Soeripto di Jakarta kemarin. Pasal ini tetap diperlukan karena modus pidana
pencucian uang terus berkembang............
Kasus Taman Hutan Raya Sungaiaur: Polisi Nyatakan Ada Unsur Korupsi
Koran Tempo, 5 Mei 2009
JAMBI -- Penyidik Kepolisian Resor Muarojambi, Jambi, menyatakan pada kasus
perambahan lahan Taman Hutan Raya Sungaiaur, Kecamatan Kumpehilir, Muarojambi,
diduga kuat ada unsur korupsi.
Lahan 131,5 hektare dijadikan kawasan permukiman transmigrasi oleh pemerintah
setempat pada 2008 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp
6,7 miliar.
"Dalam kasus ini kami melihat kuat sekali adanya dugaan unsur korupsi," kata
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muarojambi Ajun Komisaris Posma
Lubis kepada Tempo kemarin.......
Uni Eropa Tunggu Kesepakatan Indonesia Atasi Pembalakan Liar
KoranTempo, 11 Mei 2009
JAKARTA - Uni Eropa (The European Union) menunggu kepastian pemerintah
Indonesia menyepakati larangan ekspor kayu ilegal kepada 27 negara anggota Uni
Eropa. Kesepakatan itu dituangkan dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA)
atau Kesepakatan Kemitraan Sukarela yang mengatur hal-hal teknis untuk
memastikan kayu tersebut legal, di antaranya lewat pelabelan dan sertifikasi.
Uni Eropa mendorong VPA kepada semua negara pengekspor kayu ke negara-negara
anggotanya. Hal ini sebagai dukungan Uni Eropa terhadap penghapusan bisnis kayu
ilegal, mengatasi pemanasan global, sekaligus melindungi hutan-hutan tropis yang
terancam punah dari muka bumi.
Seperti dilansir Bloomberg pada Sabtu lalu, Uni Eropa melalui The European
Forest Institute menjelaskan, Indonesia merupakan satu dari sejumlah negara yang
diminta menyepakati VPA sejak 2007. Namun, Indonesia belum memastikan sikapnya.
Bahkan Indonesia dinilai lamban dalam merespons permintaan Uni Eropa tersebut......................
Dephut Dinilai Lambat Cabut HPH dan HTI
Antara, 05/05/09
Banjarmasin (ANTARA News) - Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai
Departemen Kehutanan lambat merespon usulan daerah dalam mencabut izin konsesi
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Akibatnya, kata kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atmoredjo, di
Banjarmasin, Selasa, investor yang tertarik menggarap beberapa izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) dan hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI)
yang tidak aktif jadi terhambat.
Padahal, menurut dia, banyak investor asing maupun domestik banyak yang berminat
untuk menanamkan modalnya di HPH dan HTI. Selain Korsel, investor dari China
juga tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor kehutanan di provinsi ini......................... berita lain di
arsip ILEA....
Arsip Berita Mei 2009
Hutan Lindung Terbakar Akibat Penebangan Liar
Liputan 6 - Senin, Mei 25 2009
Liputan6.com, Tapanuli Utara: Sedikitnya 10 hektare hutan pinus di Tapanuli
Utara, Sumatra Utara musnah dilalap api, Ahad (24/5). Kawasan hutan yang
terbakar itu berada di daerah tangkapan air Danau Toba. Tak ada korban jiwa
dalam musiban ini. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Di lokasi kebakaran ditemukan sejumlah titik api yang diduga akibat penebangan
liar. Dinas Kehutanan Tapanuli Utara bersama warga berusaha memadamkan api agar
kebakaran tak meluas. Namun pemadaman tidak bisa dilakukan maksimal lantaran
terbatasnya alat pemadam.
Hutan lindung di Tapanuli Utara sering dilanda kebakaran. Penyebabnya diduga
kuat penebangan liar atau ilegal logging. Dugaan penebangan liar didukung bukti
bekas-bekas pembakaran kayu dan kayu-kayu pinus gelondongan berserakan yang
ditinggal perambah untuk menghilangkan jejak...................
Selama 2009, Ijin Hutan Tanaman Industri Capai Empat Juta Hektar
TEMPO Interaktif, Selasa, 19 Mei 2009 | 16:08 WIB
TEMPO Interaktif, Semarang: Selama kuartal I tahun 2009, Departemen Kehutanan
sudah mengeluarkan izin untuk hutan tanam industri (HTI) seluas 4,200 juta
hektar. "Kayu hasil hutan tanam industri ini untuk mensuplai (kebutuhan)
industri kayu dan kertas," kata Mashyud, Kepala Pusat Informasi Departemen
Kehutanan di sela-sela acara rapat "Perencanaan Daerah Aliran Sungai Terpadu" di
Semarang, Selasa (19/5).
Menurut Mashyud, selama 2009, pemerintah mentargetkan akan membuka izin hutan
tanam industri seluas sembilan juta hektar. Selain itu, juga akan membuka izin
lahan hutan tanam industri untuk cadangan seluas dua juta hektar. Dengan melihat
hasil saat ini, Departemen Kehutanan optimis bisa mencapai target pembukaan
hutan tanam industri yang direncanakan. Tahun 2008 lalu, luas izin yang
dikeluarkan untuk hutan tanam industri mencapai 8 juta hektar................
Menteri Kaban Didesak Selidiki Manipulasi Tebangan Kayu
TEMPO Interaktif, Senin, 18 Mei 2009 | 14:52 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan selama
tiga tahun belakangan ini memiliki karakteristik yang mirip dengan pola berulang.
Jika mengaca pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memperlihatkan
temuan manipulasi tebangan kayu, maka modus manipulasi tersebut jelas merugikan
pencatatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto.
Minusnya pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan--selain akibat melemahnya roda
bisins kehutanan--diduga kuat juga tidak terlepas dari munculnya praktik
manipulasi tebangan kayu. "Kasus-kasus manipulasi tersebut tentu bisa menurunkan
jumlah produksi kayu tercatat yang dihasilkan oleh subsektor kehutanan dalam
pencatatan PDB yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi subsektor
kehutanan," kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi,
dalam rilisnya, Senin (18/5).............
Laju Kerusakan Hutan Lebih Besar dari Perbaikan
Antara, 15/05/09
Mataram (ANTARA News) - Laju kerusakan hutan akibat penebangan liar (illegal
logging) di Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih cepat dibandingkan dengan upaya
perbaikan sehingga lahan kritis di daerah ini semakin luas.
Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Ir. Tadjuffin Erfandy di
Mataram Jumat mengatakan, kawasan hutan yang rusak akibat penebangan liar dan
alih fungsi hutan mencapai 20.000 hektare (ha) per tahun, sedangkan upaya
penghijauan hanya menjangkau sekitar 5.000 hingga 10.000 ha per tahun.
"Kondisi ini mengakibatkan luas lahan keritis di NTB terus meningkat hingga
mencapai 25,19 persen dari total daratan atau 597.778 ha pada 2007 dan dalam
kurun waktu empat tahun.........
Populasi Orangutan Taman Nasional Kutai Kritis
Antara, 14/05/09
Pontianak (ANTARA News) - Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat menegakkan hukum untuk
menyelamatkan populasi orangutan sub species morio (Pongo Pygmaeus Morio) yang
berada di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang kini semakin kritis.
Dalam siaran tertulis yang diterima ANTARA di Pontianak, Kamis, Habitat Campaign
Manager COP, Yon Thayrun, menyatakan jumlah orangutan di Taman Nasional Kutai
diperkirakan 600 individu pada 2004. Namun karena besarnya tingkat perusakan
maka populasi yang tersisa diperkirakan tinggal 30 - 60 individu.
Menurut ia, saat ini populasi orangutan tersebut hanya tersisa di blok Prevab -
Mentoko yang dipisahkan oleh Sungai Sengata dengan perusahaan tambang batubara
Kaltim Prima Coal......
Dua Tambang Batubara Bukit Suharto Dihentikan
Tempo Interaktif, Jum'at, 15 Mei 2009 | 13:32 WIB
TEMPO Interaktif, Samarinda: Tim gabungan Polisi Hutan dan Satuan Polisi
Hutan Reaksi Cepat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menghentikan dua perusahaan
tambang batubara illegal di wilayah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur. Keduanya dihentikan karena beroperasi di
kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri
Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam seluas 61.500 hektare.
"Kami masih memeriksa saksi-saksi yang tertangkap saat berada di lapangan," kata
Ketua Penyidik Gabungan, Y. Warsana Sapta, Jumat (15/5).
Dua perusahaan tambang dengan ijin Kuasa Pertambangan ini masing-masing CV
Borneo Pelangi yang dihentikan Rabu (13/5) dan PT Gerbang Tumbuh Mandiri yang
dihentikan Kamis (14/5). Dari hasil pantauan, keduanya beroperasi di dalam
kawasan Bukit Suharto..............
Lagi, KPK Tetapkan Tiga Anggota DPR Jadi Tersangka
Selasa, 12 Mei 2009 18:40 WIB 237
JAKARTA--MI: KPK tetapkan tiga anggota DPR sebagai tersangka baru kasus
korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua diantara anggota DPR disebut sebagai
tim gegana dalam persidangan sebelumnya.
Tiga Anggota Komisi III DPR RI yakni Anwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri
Andi Leluasa, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi alih fungsi
hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, mereka resmi dinyatakan tersangka pada
hari ini. "Tiga Anggota DPR ini adalah AC, HI, dan FAL. Ketiganya telah
ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini," jelasnya.
Ketiga tersangka ini terbukti telah menerima sejumlah uang untuk melancarkan
proyek alih fungsi hutan lindung. Mereka disangka telah melanggar pasal 5 ayat
(2) dan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. "Dengan pasal ini,
mereka memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai
penyelenggara negara," tambahnya...............
Syahrial Oesman Ditahan
Suara Merdeka,12 Mei 2009
JAKARTA- Meski Komisi III DPR meminta KPK menghentikan upaya penindakan, namun
justru memeriksa 30 saksi sekaligus terkait berbagai kasus. Selain itu menahan
Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman.
”Ada 30 saksi yang kami panggil hari ini,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi
SP, di kantor KPK, Senin (11/5). Menurutnya, saksi yang diperiksa terkait kasus
kasus suap proyek Tanjung Api-api, alat kesehatan Departemen Kesehatan, kasus
korupsi PLN Jawa Timur, kasus Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
APBD Kabupaten Supiori.
Johan menjelaskan, mereka yang diperiksa di antaranya dalam kasus suap alih
fungsi hutan lindung Pantai Air Telang untuk diubah menjadi Pelabuhan Tanjung
Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK memeriksa mantan Gubernur
Sumatera Selatan Syahrial Oesman. Dalam kasus ini, Syarial sudah ditetapkan
sebagai tersangka sejak 13 Maret lalu..........
Dewan Minta Kewenangan PPATK Dipertahankan
Koran Tempo, 5 Mei 2009
Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan
Rakyat Soeripto mengatakan Dewan akan mempertahankan sejumlah pasal krusial
terkait dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana
Pencucian Uang.
Salah satu yang dipertahankan adalah pasal 44 tentang kebebasan PPATK dari
aturan kerahasiaan bank. Pasal ini diusulkan dihapus dari rancangan undang-
undang oleh Fraksi Golkar. "Saya menilai pasal ini sangat penting," kata
Soeripto di Jakarta kemarin. Pasal ini tetap diperlukan karena modus pidana
pencucian uang terus berkembang............
Kasus Taman Hutan Raya Sungaiaur: Polisi Nyatakan Ada Unsur Korupsi
Koran Tempo, 5 Mei 2009
JAMBI -- Penyidik Kepolisian Resor Muarojambi, Jambi, menyatakan pada kasus
perambahan lahan Taman Hutan Raya Sungaiaur, Kecamatan Kumpehilir, Muarojambi,
diduga kuat ada unsur korupsi.
Lahan 131,5 hektare dijadikan kawasan permukiman transmigrasi oleh pemerintah
setempat pada 2008 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp
6,7 miliar.
"Dalam kasus ini kami melihat kuat sekali adanya dugaan unsur korupsi," kata
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muarojambi Ajun Komisaris Posma
Lubis kepada Tempo kemarin.......
Uni Eropa Tunggu Kesepakatan Indonesia Atasi Pembalakan Liar
KoranTempo, 11 Mei 2009
JAKARTA - Uni Eropa (The European Union) menunggu kepastian pemerintah
Indonesia menyepakati larangan ekspor kayu ilegal kepada 27 negara anggota Uni
Eropa. Kesepakatan itu dituangkan dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA)
atau Kesepakatan Kemitraan Sukarela yang mengatur hal-hal teknis untuk
memastikan kayu tersebut legal, di antaranya lewat pelabelan dan sertifikasi.
Uni Eropa mendorong VPA kepada semua negara pengekspor kayu ke negara-negara
anggotanya. Hal ini sebagai dukungan Uni Eropa terhadap penghapusan bisnis kayu
ilegal, mengatasi pemanasan global, sekaligus melindungi hutan-hutan tropis yang
terancam punah dari muka bumi.
Seperti dilansir Bloomberg pada Sabtu lalu, Uni Eropa melalui The European
Forest Institute menjelaskan, Indonesia merupakan satu dari sejumlah negara yang
diminta menyepakati VPA sejak 2007. Namun, Indonesia belum memastikan sikapnya.
Bahkan Indonesia dinilai lamban dalam merespons permintaan Uni Eropa tersebut......................
Dephut Dinilai Lambat Cabut HPH dan HTI
Antara, 05/05/09
Banjarmasin (ANTARA News) - Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai
Departemen Kehutanan lambat merespon usulan daerah dalam mencabut izin konsesi
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Akibatnya, kata kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atmoredjo, di
Banjarmasin, Selasa, investor yang tertarik menggarap beberapa izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) dan hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI)
yang tidak aktif jadi terhambat.
Padahal, menurut dia, banyak investor asing maupun domestik banyak yang berminat
untuk menanamkan modalnya di HPH dan HTI. Selain Korsel, investor dari China
juga tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor kehutanan di provinsi ini......................... berita lain di
arsip ILEA....
|