ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Arsip Berita Oktober 2009

Menanti gebrakan Zulkifli Hasan

Sektor kehutanan harus bisa makmurkan rakyat

Bisnis Indonesia, 28 Oktober 2009
 

Dalam Roadmap Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia, yang dibuat oleh In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan Departemen Kehutanan, peranan eksistensi industri ini terhadap pembangunan bangsa ini cukup besar.

Pada periode 1980-2005, kata tim itu, industri perkayuan telah menjadi kontributor penting terhadap penerimaan devisa, produk domestik bruto, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai ekspor hasil hutan kayu berfluktuasi selama periode 1980-2005 dan mencapai puncaknya, yaitu US$6,24 miliar (atau 17,8% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 11,7% total nilai ekspor) pada 1997 ketika nilai ekspor kayu lapis juga mencapai puncaknya dan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari ekspor pulp dan kertas serta wooden furniture.

Produksi kayu gergajian meningkat dengan tajam dari 4,8 juta m3 pada 1980 menjadi 7,1 juta m3 pada 1985, puncaknya 10,4 juta m3 pada 1989...................

 


Seratusan Warga Tuntut Penuntasan Perambahan Hutan Lindung Lae Pondom

Analisa, 22 Oktober 2009

Sidikalang, (Analisa)
Seratusan warga menamakan diri Dairi Anti Illegal Logging mendesak Kapolri, Kabareskrim, Kapoldasu, Direktur Reserse dan Kriminal serta Kapolres Dairi menuntaskan dugaan perambahan hutan lindung Lae Pondom Register 82 Lae Pondom Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Parulian Nainggolan koordinator aksi, Rabu (21/10) menyatakan, tersangka kasus dimaksud sebenarnya sudah jelas yakni seorang pria berinisial LS kini berkapasitas sebagai Ketua DPRD Dairi. Status tersangka itu dikuatkan menyusul beredarnya salinan surat satuan reserse nomor S.Pg/559/IV/1999/serse tanggal 23 April 1999.

Parulian mengatakan, perambahan dimaksud terjadi tahun 1999 ketika LS masih PNS. Namun yang sangat dipertanyakan, kenapa sampai sepuluh tahun, kasus tak kunjung mendapat kepastian hukum. Berkas belum terdengar diteruskan ke kejaksaan. Ironisnya, tersangka justru bisa lolos menjadi Ketua DPRD periode 2004-2009 dan sekarang dipercaya sebagai ketua sementara. Hal itu adalah pembodohan dan harus dilawan......................

 


Hutan Kita, Masa Depan Dunia

Kompas, 21 Oktober 2009

Hamzirwan
Pertemuan Para Pihak atau COP ke-15 di Kopenhagen, Denmark, membahas masa depan penanganan perubahan iklim di bawah protokol baru akan berlangsung dua bulan lagi. Sebagai negara dengan hutan terluas kedua setelah Brasil, Indonesia harus dapat menarik manfaat dari pertemuan ini.

Setidaknya, Indonesia bisa menggalang dukungan internasional membangun sektor kehutanan yang pro kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pelantikan di Jakarta, Selasa (20/10), menegaskan keseriusan soal perubahan iklim. Presiden menyatakan, siap bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, terkait isu perubahan iklim...........................

 


Operasi Babat Rencong Amankan Penadah Kayu

Analisa, 20 Oktober 2009

Tapaktuan, (Analisa)
Operasi pemberantasan praktek illegal logging dengan sandi Operasi Babat Rencong 2009 yang digelar di jajaran Polres Aceh Selatan sejak 8 Oktober lalu, berhasil menangkap seorang pelaku yang terlibat dalam penadahan kayu curian.

Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono, S.IK yang ditanyai wartawandi Tapaktuan, Kamis (15/10) membenarkan penangkapan atas seorang tersangka warga Gunung Kerambil Tapaktuan berinisial A (49).

Tim Operasi Sandi Babat Rencong 2009 Polres Aceh Selatan dipimpin Kanit Kriminal Satreskrim Adrianus T, SE menangkap tersangka karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat izin yang sah atas kegiatan penampungan kayu yang dilakukannya....................

 


Dugaan Pemalsuan Dokumen Muluskan Penyelundupan Kayu di Tapsel

Analisa, 19 Oktober 2009

P.Sidimpuan, (Analisa)
Dugaan pemalsuan dokumen (surat izin) oleh sejumlah oknum memuluskan operasional pencurian, pengolahan dan penyelundupan kayu dari industri penggergajian kayu di Kecamatan Angkola Selatan keluar Kabupaten Tapanuli selatan (Tapsel).

Demikian Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam konfrensi pers di Kota Padangsidimpuan, Minggu (18/10).

Koalisi lsm pengamat kehutanan dan lingkungan tersebut mulanya memperhatikan salah satu anak-perusahaan Mujur Timber Group (MTG) yang beroperasi di Kec. Angkola Selatan Kab Tapsel telah beberapa alih kepemilikan.

Namun berdasar sejumlah data temuan lsm diketahui manajemen pemilik lama dari anak-perusahaan MTG yang sudah dijual ke pihak lain masih terus membuat surat-surat palsu seolah management lama dari MTG masih memilikinya............................

 


Jalan Memicu Kerusakan Hutan

Kompas, 14 Oktober 2009
 

Bandar Lampung, Kompas - Tingginya pembangunan jalan negara di kawasan taman nasional atau kawasan konservasi merupakan penyebab cepat rusaknya kawasan hutan dan tidak berkembangnya habitat satwa liar. Untuk bisa mempertemukan kepentingan ekonomi dari pembukaan jalan dan konservasi hutan dibutuhkan payung hukum yang mampu mengakomodasi dua kepentingan tersebut.

Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan pada acara workshop bertema ”Pengelolaan Jalan Negara dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”, Selasa (13/10), mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pembukaan jalan di dalam taman nasional atau hutan konservasi memang tidak diperbolehkan. Namun, untuk kepentingan pembangunan daerah dan akses perekonomian dilakukan pembangunan jalan di kawasan hutan konservasi.............................

 


Polda Kalteng Bongkar Pembalakan Liar di Seruyan

Media Indonesia, 13 Oktober 2009

PALANGKARAYA--MI: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) membongkar sejumlah aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Seruyan dan Kapuas dalam Operasi Wanalaga yang digelar sejak bulan lalu.

"Ada temuan illegal logging di Seruyan dan Kapuas, tapi masih kami dalami kasusnya karena tim juga masih di lapangan," kata Kepala Polda Kalteng Brigjen Syamsuridzal di Palangkaraya, Selasa (13/10).

Operasi khusus tersebut digelar di sejumlah kepolisian resor (polres) yakni Polres Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Murung Raya, Katingan dan Polres Seruyan.

Kelima Polres itu dinilainya membawahi wilayah hukum yang masih rawan kegiatan pembalakan liar baik di wilayah hutan maupun di tempat-tempat pengolahan kayu.............................

 


Syahrial Divonis Satu Tahun Penjara

Kompas, 13 Oktober 2009

Jakarta, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, memvonis mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman selama satu tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi sebagai penganjur penyuapan kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009.

Syahrial dijerat dengan pasal penyuapan seperti diatur dalam Pasal 5 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Teguh Hariyanto dengan anggota Sutiyono, Anwar, Hugo, dan Andi Bachtiar, Senin (12/10).

Syahrial juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Hakim menyebutkan, Syahrial terbukti secara sengaja menyuruh Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan untuk menyerahkan uang Rp 5 miliar dalam bentuk cek perjalanan Mandiri dan cek multiguna BNI kepada anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009, yakni Sarjan Tahir, Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Andi Leluasa.........................


Batang Toru Rusak
Kompas, 8 Oktober 2009
 

Medan, Kompas - Sedikitnya 6.000 hektar hutan Batang Toru di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, telah rusak oleh perambah liar. Pemerintah diminta segera mengubah status hutan Batang Toru yang 70 persen di antaranya masih berstatus hutan produksi menjadi hutan lindung.

Koordinator Program Batang Toru Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Gabriella Fredriksson, Rabu (7/10), menuturkan, kajian YEL berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 837 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan menghasilkan kesimpulan bahwa kawasan hutan Batang Toru seluas 136.000 hektar tidak layak untuk hutan produksi dan area penggunaan lain.

Kemiringan tanah yang mencapai 40 hingga 60 derajat, jenis tanah, intensitas hujan yang mencapai 4.500 milimeter per tahun, dan menjadi sumber air dari 10 sungai membuat status hutan Batang Toru seharusnya adalah hutan lindung..................

 


12 Penyidik KPK Ajari KPK Malaysia Soal Intel
Vivanews,7 OKTOBER 2009, 12:26 WIB
Arry Anggadha, Yudho Rahardjo

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengirimkan 12 penyidiknya ke Malaysia Anti
Corruption Comission (MACC). 12 Penyidik itu akan melatih penyidik lembaga antikorupsi Malaysia
soal kegiatan intelijen.

"Mereka (KPK Malaysia) akan menerima pelatihan langsung pelatigan investigasi undercover
survailence dan intelijen," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 7 Oktober
2009. Hal tersebut disampaikan Jasin usai menerima kunjungan Wakil Ketua MACC, Datuk H Abu
Kassim Mohammed.

Menurut Jasin, kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan
profesionalitas KPK. Jasin menjelaskan, 12 penyidik itu tidak hanya akan memberikan pelajaran di
dalam kelas, namun juga terjun di lapangan...................

 


Penebangan Liar Terus Terjadi
Kompas, 7 Oktober 2009
 

JEMBER, KOMPAS - Selama 10 bulan terakhir telah terjadi perambahan kayu yang ditaksir berjumlah lebih dari 100 meter kubik di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara ekonomi, nilai kayu memang hanya Rp 200 juta-Rp 400 juta, tetapi secara ekologi dampaknya sangat besar dan luas.

Kepala Tata Usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Sumarsono mengemukakan hal itu seusai menyerahkan tersangka pencurian kayu ke Kepolisian Resor Jember, Selasa (6/10). Mereka adalah Sariman (40) dan Matpori (30), warga Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Saat ditangkap petugas taman nasional, Senin, kedua orang itu sedang membawa kayu suren berdiameter 0,5 meter yang diperkirakan berusia 25 tahun. ”Setelah diteliti, ternyata kayu itu diambil dari kawasan taman nasional,” kata Sumarsono................

 


Polisi Jadi Beking Pembalakan Liar
Koran Tempo, 6 Oktober 2009
 

Satu tersangka, tiga lainnya masih diperiksa
BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan seorang polisi berpangkat brigadir sebagai tersangka pembalakan liar. Anggota dari Pos Polisi Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini diduga membiarkan pencurian kayu di wilayah tugasnya. "Ada satu anggota polisi menjadi tersangka," kata Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang kemarin.

Tiga anggota lainnya dari Pos Polisi Sotek juga diperiksa oleh Bidang Profesi Pengamanan (Propam) dan Profost, Polda Kalimantan Timur. Menurut Mathius, mereka terancam sanksi disiplin serta dijerat kasus pidana umum pembalakan liar. Keempatnya juga terancam dipecat dari kepolisian. "Dugaan keterlibatan mereka masih diperiksa," katanya tanpa bersedia menyebutkan nama keempat polisi itu............
 


Dephut gagas lembaga keuangan hutan lestari
Bisnis Indonesia, 6 Oktober 2009
 

JAKARTA: Indonesia menggagas pembentukan lembaga dana yang khusus membiayai pengelolaan hutan lestari yang sangat mungkin diwujudkan pada Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) pada pertemuan UNFF (United Nation Forum on Forest) ke 8 yang akan digelar ke-8 Oktober mendatang di New York.

Sekretaris Jenderal Dephut, Boen Purnama yang juga Presiden UNFF, mengatakan badan PBB yang khusus menangani masalah hutan itu sudah menyepakati pembentukan lembaga pendanaan baru.

“Lembaga ini dibuat untuk mempermudah akses bagi negara-negara kepulauan dan negara yang memiliki kawasan hutan yang tak terlalu luas,” ujar Boen kemarin.

Meski sudah disepakati adanya lembaga pendanaan baru, menurut dia, belum ada pembahasan lebih detail. Yang pasti, kata dia, Indonesia diuntungkan karena nantinya akan ada sumber pendanaan alternatif untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, selain lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini...........

 


Sektor Finansial Masih Rawan Kejahatan
Kompas, 5 OKtober 2009

Oleh A TONY PRASETIANTONO
Skandal sektor finansial yang terjadi dalam kasus Bank Century, produk Antaboga, dan Bakrie Life telah memberi kita peringatan keras bahwa ”bom waktu” bisa meledak sewaktu-waktu. Tadinya saya sempat mengira, sesudah kejadian krisis ekonomi 1998—yang terutama dipicu oleh moral hazard dan lemahnya pengawasan—sektor finansial kita segera belajar dan (mestinya) tidak mengulanginya.

Namun, saya salah. Jangankan Indonesia, Amerika Serikat yang pendalaman sektor finansialnya (financial deepening) sudah hebat pun ternyata kejahatan sektor finansial (fraud) masih terjadi.

Krisis ekonomi global dipicu oleh terlalu liberalnya sektor finansial, yang tidak diimbangi oleh pengawasan Securities Exchange Commission (SEC) yang memadai. Akibatnya, timbullah praktik penggelembungan ekonomi, yang suatu saat akan meledak. Saat balon ekonomi itu meledak, yang ditandai bangkrutnya Lehman Brothers pada 15 September 2009 tanpa di-bailout, perekonomian AS dan global pun segera tenggelam dalam krisis besar.....................

 


Aturan ganti rugi tegakan IPK disiapkan
Bisnis Indonesia, 5 Oktober 2009
 

JAKARTA: Pemerintah mengeluarkan aturan ganti rugi tegakan pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) di kawasan hutan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan.

Aturan ganti rugi tegakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.58/Menhut-II/2009 yang ditandatangani Menteri Kehutanan M. S.Kaban pada 4 September 2009.

“Pemberlakuan Permen Ganti Rugi Tegakan itu paling tidak bisa menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Tetapi, saya tidak bisa target peningkatan persentasenya. Hal itu tergantung pada manufacturing cost, biaya produksi, dan penetapan harga kayu,” ujar Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Daryanto kepada Bisnis, kemarin...............

 


Penegakan Hukum Belum Berefek Jera

Kompas, Kamis, 1 Oktober 2009

Jakarta, Kompas - Penegakan hukum kasus penebangan liar di Indonesia dinilai belum berefek jera. Selain vonis ringan masih mendominasi, sangat terbatas kasus hukum yang menyeret tokoh atau cukong pemilik modal.

”Data-data menunjukkan, vonis hukuman tidak memberi efek jera,” kata peneliti senior Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL), Mas Achmad Santosa, dalam seminar nasional ”Potret Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan dalam Sepuluh Tahun Terakhir” yang diselenggarakan ICEL bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Rabu (30/9). Pembicara lain adalah hakim agung Andi Ayub Saleh (Mahkamah Agung), Cirus Sinaga (Kejaksaan Agung), Awriya Ibrahim (Departemen Kehutanan), Mursid Marsono (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah), dan Komisaris Besar Ari Jono (Badan Reserse Kriminal Polri)......

berita lain di ILEA....