Arsip Berita Oktober 2009
Menanti gebrakan Zulkifli Hasan
Sektor kehutanan harus bisa makmurkan
rakyat
Bisnis Indonesia, 28 Oktober 2009
Dalam Roadmap Revitalisasi
Industri Kehutanan Indonesia, yang dibuat oleh In-house Experts Working Group
Revitalisasi Industri Kehutanan Departemen Kehutanan, peranan eksistensi
industri ini terhadap pembangunan bangsa ini cukup besar.
Pada periode 1980-2005, kata tim itu, industri perkayuan telah menjadi
kontributor penting terhadap penerimaan devisa, produk domestik bruto,
penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai ekspor hasil hutan kayu
berfluktuasi selama periode 1980-2005 dan mencapai puncaknya, yaitu US$6,24
miliar (atau 17,8% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 11,7% total
nilai ekspor) pada 1997 ketika nilai ekspor kayu lapis juga mencapai puncaknya
dan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari ekspor pulp dan kertas serta
wooden furniture.
Produksi kayu gergajian meningkat dengan tajam dari 4,8 juta m3 pada 1980
menjadi 7,1 juta m3 pada 1985, puncaknya 10,4 juta m3 pada
1989...................
Seratusan Warga Tuntut Penuntasan Perambahan Hutan Lindung Lae Pondom
Analisa, 22 Oktober 2009
Sidikalang, (Analisa)
Seratusan warga menamakan diri Dairi Anti Illegal Logging mendesak Kapolri,
Kabareskrim, Kapoldasu, Direktur Reserse dan Kriminal serta Kapolres Dairi
menuntaskan dugaan perambahan hutan lindung Lae Pondom Register 82 Lae Pondom
Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
Parulian Nainggolan koordinator aksi, Rabu (21/10) menyatakan, tersangka kasus
dimaksud sebenarnya sudah jelas yakni seorang pria berinisial LS kini
berkapasitas sebagai Ketua DPRD Dairi. Status tersangka itu dikuatkan menyusul
beredarnya salinan surat satuan reserse nomor S.Pg/559/IV/1999/serse tanggal 23
April 1999.
Parulian mengatakan, perambahan dimaksud terjadi tahun 1999 ketika LS masih PNS.
Namun yang sangat dipertanyakan, kenapa sampai sepuluh tahun, kasus tak kunjung
mendapat kepastian hukum. Berkas belum terdengar diteruskan ke kejaksaan.
Ironisnya, tersangka justru bisa lolos menjadi Ketua DPRD periode 2004-2009 dan
sekarang dipercaya sebagai ketua sementara. Hal itu adalah pembodohan dan harus
dilawan......................
Hutan Kita, Masa Depan Dunia
Kompas, 21 Oktober 2009
Hamzirwan
Pertemuan Para Pihak atau COP ke-15 di Kopenhagen, Denmark, membahas masa depan
penanganan perubahan iklim di bawah protokol baru akan berlangsung dua bulan
lagi. Sebagai negara dengan hutan terluas kedua setelah Brasil, Indonesia harus
dapat menarik manfaat dari pertemuan ini.
Setidaknya, Indonesia bisa menggalang dukungan internasional membangun sektor
kehutanan yang pro kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pelantikan di Jakarta, Selasa
(20/10), menegaskan keseriusan soal perubahan iklim. Presiden menyatakan, siap
bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, terkait isu
perubahan iklim...........................
Operasi Babat Rencong Amankan Penadah Kayu
Analisa, 20 Oktober 2009
Tapaktuan, (Analisa)
Operasi pemberantasan praktek illegal logging dengan sandi Operasi Babat Rencong
2009 yang digelar di jajaran Polres Aceh Selatan sejak 8 Oktober lalu, berhasil
menangkap seorang pelaku yang terlibat dalam penadahan kayu curian.
Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono, S.IK yang ditanyai wartawandi
Tapaktuan, Kamis (15/10) membenarkan penangkapan atas seorang tersangka warga
Gunung Kerambil Tapaktuan berinisial A (49).
Tim Operasi Sandi Babat Rencong 2009 Polres Aceh Selatan dipimpin Kanit Kriminal
Satreskrim Adrianus T, SE menangkap tersangka karena tidak bisa memperlihatkan
surat-surat izin yang sah atas kegiatan penampungan kayu yang dilakukannya....................
Dugaan Pemalsuan Dokumen Muluskan Penyelundupan Kayu di Tapsel
Analisa, 19 Oktober 2009
P.Sidimpuan, (Analisa)
Dugaan pemalsuan dokumen (surat izin) oleh sejumlah oknum memuluskan operasional
pencurian, pengolahan dan penyelundupan kayu dari industri penggergajian kayu di
Kecamatan Angkola Selatan keluar Kabupaten Tapanuli selatan (Tapsel).
Demikian Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Tapanuli
Selatan (Tapsel) dalam konfrensi pers di Kota Padangsidimpuan, Minggu (18/10).
Koalisi lsm pengamat kehutanan dan lingkungan tersebut mulanya memperhatikan
salah satu anak-perusahaan Mujur Timber Group (MTG) yang beroperasi di Kec.
Angkola Selatan Kab Tapsel telah beberapa alih kepemilikan.
Namun berdasar sejumlah data temuan lsm diketahui manajemen pemilik lama dari
anak-perusahaan MTG yang sudah dijual ke pihak lain masih terus membuat
surat-surat palsu seolah management lama dari MTG masih memilikinya............................
Jalan Memicu Kerusakan Hutan
Kompas, 14 Oktober 2009
Bandar Lampung, Kompas - Tingginya
pembangunan jalan negara di kawasan taman nasional atau kawasan konservasi
merupakan penyebab cepat rusaknya kawasan hutan dan tidak berkembangnya habitat
satwa liar. Untuk bisa mempertemukan kepentingan ekonomi dari pembukaan jalan
dan konservasi hutan dibutuhkan payung hukum yang mampu mengakomodasi dua
kepentingan tersebut.
Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
Departemen Kehutanan pada acara workshop bertema ”Pengelolaan Jalan Negara dalam
Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”, Selasa (13/10), mengatakan,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, pembukaan jalan di dalam taman nasional atau hutan
konservasi memang tidak diperbolehkan. Namun, untuk kepentingan pembangunan
daerah dan akses perekonomian dilakukan pembangunan jalan di kawasan hutan
konservasi.............................
Polda Kalteng Bongkar Pembalakan Liar di Seruyan
Media Indonesia, 13 Oktober 2009
PALANGKARAYA--MI: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) membongkar
sejumlah aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Seruyan dan
Kapuas dalam Operasi Wanalaga yang digelar sejak bulan lalu.
"Ada temuan illegal logging di Seruyan dan Kapuas, tapi masih kami dalami
kasusnya karena tim juga masih di lapangan," kata Kepala Polda Kalteng Brigjen
Syamsuridzal di Palangkaraya, Selasa (13/10).
Operasi khusus tersebut digelar di sejumlah kepolisian resor (polres) yakni
Polres Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Murung Raya, Katingan dan
Polres Seruyan.
Kelima Polres itu dinilainya membawahi wilayah hukum yang masih rawan kegiatan
pembalakan liar baik di wilayah hutan maupun di tempat-tempat pengolahan kayu.............................
Syahrial Divonis Satu Tahun Penjara
Kompas, 13 Oktober 2009
Jakarta, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta, memvonis mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman selama satu
tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi sebagai penganjur
penyuapan kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009.
Syahrial dijerat dengan pasal penyuapan seperti diatur dalam Pasal 5 Ayat 1a
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan itu dibacakan majelis hakim
yang diketuai Teguh Hariyanto dengan anggota Sutiyono, Anwar, Hugo, dan Andi
Bachtiar, Senin (12/10).
Syahrial juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan
penjara. Hakim menyebutkan, Syahrial terbukti secara sengaja menyuruh Direktur
PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan untuk menyerahkan uang Rp 5 miliar
dalam bentuk cek perjalanan Mandiri dan cek multiguna BNI kepada anggota Komisi
IV DPR periode 2004-2009, yakni Sarjan Tahir, Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra,
Azwar Chesputra, dan Fachri Andi Leluasa.........................
Batang Toru Rusak
Kompas, 8 Oktober 2009
Medan, Kompas - Sedikitnya 6.000 hektar hutan Batang Toru di tiga kabupaten,
yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, telah
rusak oleh perambah liar. Pemerintah diminta segera mengubah status hutan Batang
Toru yang 70 persen di antaranya masih berstatus hutan produksi menjadi hutan
lindung.
Koordinator Program Batang Toru Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Gabriella
Fredriksson, Rabu (7/10), menuturkan, kajian YEL berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Nomor 837 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan menghasilkan
kesimpulan bahwa kawasan hutan Batang Toru seluas 136.000 hektar tidak layak
untuk hutan produksi dan area penggunaan lain.
Kemiringan tanah yang mencapai 40 hingga 60 derajat, jenis tanah, intensitas
hujan yang mencapai 4.500 milimeter per tahun, dan menjadi sumber air dari 10
sungai membuat status hutan Batang Toru seharusnya adalah hutan lindung..................
12 Penyidik KPK Ajari KPK Malaysia Soal Intel
Vivanews,7 OKTOBER 2009, 12:26 WIB
Arry Anggadha, Yudho Rahardjo
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengirimkan 12 penyidiknya ke
Malaysia Anti
Corruption Comission (MACC). 12 Penyidik itu akan melatih penyidik lembaga
antikorupsi Malaysia
soal kegiatan intelijen.
"Mereka (KPK Malaysia) akan menerima pelatihan langsung pelatigan investigasi
undercover
survailence dan intelijen," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin di Gedung KPK,
Jakarta, Rabu 7 Oktober
2009. Hal tersebut disampaikan Jasin usai menerima kunjungan Wakil Ketua MACC,
Datuk H Abu
Kassim Mohammed.
Menurut Jasin, kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia
dan
profesionalitas KPK. Jasin menjelaskan, 12 penyidik itu tidak hanya akan
memberikan pelajaran di
dalam kelas, namun juga terjun di lapangan...................
Penebangan Liar Terus Terjadi
Kompas, 7 Oktober 2009
JEMBER, KOMPAS - Selama 10 bulan terakhir telah terjadi perambahan kayu yang
ditaksir berjumlah lebih dari 100 meter kubik di kawasan Taman Nasional Meru
Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara ekonomi, nilai kayu memang hanya Rp
200 juta-Rp 400 juta, tetapi secara ekologi dampaknya sangat besar dan luas.
Kepala Tata Usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Sumarsono mengemukakan
hal itu seusai menyerahkan tersangka pencurian kayu ke Kepolisian Resor Jember,
Selasa (6/10). Mereka adalah Sariman (40) dan Matpori (30), warga Desa
Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
Saat ditangkap petugas taman nasional, Senin, kedua orang itu sedang membawa
kayu suren berdiameter 0,5 meter yang diperkirakan berusia 25 tahun. ”Setelah
diteliti, ternyata kayu itu diambil dari kawasan taman nasional,” kata Sumarsono................
Polisi Jadi Beking Pembalakan Liar
Koran Tempo, 6 Oktober 2009
Satu tersangka, tiga lainnya masih diperiksa
BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan seorang polisi
berpangkat brigadir sebagai tersangka pembalakan liar. Anggota dari Pos Polisi
Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini diduga membiarkan
pencurian kayu di wilayah tugasnya. "Ada satu anggota polisi menjadi tersangka,"
kata Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang kemarin.
Tiga anggota lainnya dari Pos Polisi Sotek juga diperiksa oleh Bidang Profesi
Pengamanan (Propam) dan Profost, Polda Kalimantan Timur. Menurut Mathius, mereka
terancam sanksi disiplin serta dijerat kasus pidana umum pembalakan liar.
Keempatnya juga terancam dipecat dari kepolisian. "Dugaan keterlibatan mereka
masih diperiksa," katanya tanpa bersedia menyebutkan nama keempat polisi itu............
Dephut gagas lembaga keuangan hutan lestari
Bisnis Indonesia, 6 Oktober 2009
JAKARTA: Indonesia menggagas pembentukan lembaga dana yang khusus membiayai
pengelolaan hutan lestari yang sangat mungkin diwujudkan pada Sidang Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) pada pertemuan UNFF (United Nation Forum on
Forest) ke 8 yang akan digelar ke-8 Oktober mendatang di New York.
Sekretaris Jenderal Dephut, Boen Purnama yang juga Presiden UNFF, mengatakan
badan PBB yang khusus menangani masalah hutan itu sudah menyepakati pembentukan
lembaga pendanaan baru.
“Lembaga ini dibuat untuk mempermudah akses bagi negara-negara kepulauan dan
negara yang memiliki kawasan hutan yang tak terlalu luas,” ujar Boen kemarin.
Meski sudah disepakati adanya lembaga pendanaan baru, menurut dia, belum ada
pembahasan lebih detail. Yang pasti, kata dia, Indonesia diuntungkan karena
nantinya akan ada sumber pendanaan alternatif untuk mendorong pengelolaan hutan
lestari, selain lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini...........
Sektor Finansial Masih Rawan Kejahatan
Kompas, 5 OKtober 2009
Oleh A TONY PRASETIANTONO
Skandal sektor finansial yang terjadi dalam kasus Bank Century, produk Antaboga,
dan Bakrie Life telah memberi kita peringatan keras bahwa ”bom waktu” bisa
meledak sewaktu-waktu. Tadinya saya sempat mengira, sesudah kejadian krisis
ekonomi 1998—yang terutama dipicu oleh moral hazard dan lemahnya pengawasan—sektor
finansial kita segera belajar dan (mestinya) tidak mengulanginya.
Namun, saya salah. Jangankan Indonesia, Amerika Serikat yang pendalaman sektor
finansialnya (financial deepening) sudah hebat pun ternyata kejahatan sektor
finansial (fraud) masih terjadi.
Krisis ekonomi global dipicu oleh terlalu liberalnya sektor finansial, yang
tidak diimbangi oleh pengawasan Securities Exchange Commission (SEC) yang
memadai. Akibatnya, timbullah praktik penggelembungan ekonomi, yang suatu saat
akan meledak. Saat balon ekonomi itu meledak, yang ditandai bangkrutnya Lehman
Brothers pada 15 September 2009 tanpa di-bailout, perekonomian AS dan global pun
segera tenggelam dalam krisis besar.....................
Aturan ganti rugi tegakan IPK disiapkan
Bisnis Indonesia, 5 Oktober 2009
JAKARTA: Pemerintah mengeluarkan aturan ganti rugi tegakan pemberian izin
pemanfaatan kayu (IPK) di kawasan hutan akibat perubahan peruntukan kawasan
hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan.
Aturan ganti rugi tegakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)
No. P.58/Menhut-II/2009 yang ditandatangani Menteri Kehutanan M. S.Kaban pada 4
September 2009.
“Pemberlakuan Permen Ganti Rugi Tegakan itu paling tidak bisa menambah
pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Tetapi, saya tidak bisa target peningkatan
persentasenya. Hal itu tergantung pada manufacturing cost, biaya produksi, dan
penetapan harga kayu,” ujar Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen
BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Daryanto kepada Bisnis, kemarin...............
Penegakan Hukum Belum Berefek Jera
Kompas, Kamis, 1 Oktober 2009
Jakarta, Kompas - Penegakan hukum kasus penebangan liar di Indonesia dinilai
belum berefek jera. Selain vonis ringan masih mendominasi, sangat terbatas kasus
hukum yang menyeret tokoh atau cukong pemilik modal.
”Data-data menunjukkan, vonis hukuman tidak memberi efek jera,” kata peneliti
senior Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL), Mas Achmad Santosa, dalam seminar
nasional ”Potret Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan dalam Sepuluh Tahun
Terakhir” yang diselenggarakan ICEL bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris
di Jakarta, Rabu (30/9). Pembicara lain adalah hakim agung Andi Ayub Saleh (Mahkamah
Agung), Cirus Sinaga (Kejaksaan Agung), Awriya Ibrahim (Departemen Kehutanan),
Mursid Marsono (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah), dan Komisaris Besar Ari
Jono (Badan Reserse Kriminal Polri)......
berita lain di
ILEA....