Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Arsip Berita September 2009
Sertifikat CPO dari Green Palm ancam kewajiban RSPO
Bisnis Indonesia, 30 September 2009
JAKARTA: Kewajiban perusahaan sawit melakukan sertifikasi Roundtable on
Sustainable Palm Oil terhadap produknya kini terancam dengan munculnya
perusahaan asal Inggris Green Palm yang menyediakan sertifikasi komoditas itu
yang bisa diperjualbelikan.
Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani mencemaskan
perdagangan sertifikat CPO yang dilakukan oleh Green Palm sehingga dikhawatirkan
merusak penerapan kewajiban perolehan sertifikasi RSPO bagi perusahaan
perkebunan sawit.
“Saya tidak mengetahui bila ada perusahaan [Green Palm] yang terdaftar di
Inggris itu bisa memperjualbelikan sertifikat itu. Perdagangan sertifikat itu
tidak masuk akal dan bagaimana bisa terjadi,” ujarnya kemarin.........
Kalsel Siapkan Lahan untuk HTI
Bisnis Indonesia, 30 September 2009
BANJARMASIN: Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan 200.000
hektare lahan peluang investasi hutan tanaman industri (HTI) di beberapa daerah
di provinsi itu.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atmoredjo mengatakan peluang investasi
HTI tersebut tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut (Tala) dan
Barito Kuala (Batola). “Kalau di Banua Enam sudah tertutup peluang tersebut,
karena lahannya sudah tidak ada lagi,” katanya, kemarin..........
Gubernur Riau Mangkir dari Panggilan Komisi Antikorupsi
TempoInteraktif,
Senin, 07 September 2009 | 18:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur Riau Rusli Zainal mangkir dari panggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan
kasus dugaan korupsi Bupati Siak, Arwin AS.
"Memang dijadwalkan hari ini pemeriksaannya sebagai saksi, namun hingga pukul
17.00 tidak datang," ujar Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Johan Budi SP, di KPK, Senin siang (7/9).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Arwin AS sebagai tersangka pada 1 September
2009. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman (IUPHHK/HT)............
Kasus Bupati Siak Diduga Rugikan Negara Rp 300 Miliar
RiauTerkini, Rabu, 2 September 2009 21:26
KPK Telah menetapkan Bupati Siak Arwin AS sebagai tersangka korupsi
pengeluaran IUPHHK-HT. Tindakan Arwin diduga telah merugikan negara Rp 300
miliar.
Riauterkini-PEKANBARU- Setelah kemarin secara resmi mengumumkan status
Bupati Siak Arwin As sebagai tersangka korupsi pengeluaran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). meskipun Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah beberapa waktu lalu menetapkannya,
selanjutnya KPK mulai mengungkapkan beberapa aspek terkait kasus yang menambah
panjang daftar pejabat di Provinsi Riau yang tersangkut kasus korupsi tersebut......................
berita lain di
arsip ILEA....