ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Arsip Berita September 2009

Sertifikat CPO dari Green Palm ancam kewajiban RSPO

Bisnis Indonesia, 30 September 2009

JAKARTA: Kewajiban perusahaan sawit melakukan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil terhadap produknya kini terancam dengan munculnya perusahaan asal Inggris Green Palm yang menyediakan sertifikasi komoditas itu yang bisa diperjualbelikan.

Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani mencemaskan perdagangan sertifikat CPO yang dilakukan oleh Green Palm sehingga dikhawatirkan merusak penerapan kewajiban perolehan sertifikasi RSPO bagi perusahaan perkebunan sawit.

“Saya tidak mengetahui bila ada perusahaan [Green Palm] yang terdaftar di Inggris itu bisa memperjualbelikan sertifikat itu. Perdagangan sertifikat itu tidak masuk akal dan bagaimana bisa terjadi,” ujarnya kemarin.........
 


Kalsel Siapkan Lahan untuk HTI

Bisnis Indonesia, 30 September 2009

BANJARMASIN: Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan 200.000 hektare lahan peluang investasi hutan tanaman industri (HTI) di beberapa daerah di provinsi itu.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atmoredjo mengatakan peluang investasi HTI tersebut tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut (Tala) dan Barito Kuala (Batola). “Kalau di Banua Enam sudah tertutup peluang tersebut, karena lahannya sudah tidak ada lagi,” katanya, kemarin..........

 


Gubernur Riau Mangkir dari Panggilan Komisi Antikorupsi
TempoInteraktif, Senin, 07 September 2009 | 18:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur Riau Rusli Zainal mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Siak, Arwin AS.

"Memang dijadwalkan hari ini pemeriksaannya sebagai saksi, namun hingga pukul 17.00 tidak datang," ujar Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, di KPK, Senin siang (7/9).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Arwin AS sebagai tersangka pada 1 September 2009. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman (IUPHHK/HT)............


Kasus Bupati Siak Diduga Rugikan Negara Rp 300 Miliar
RiauTerkini, Rabu, 2 September 2009 21:26

 

KPK Telah menetapkan Bupati Siak Arwin AS sebagai tersangka korupsi pengeluaran IUPHHK-HT. Tindakan Arwin diduga telah merugikan negara Rp 300 miliar.

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah kemarin secara resmi mengumumkan status Bupati Siak Arwin As sebagai tersangka korupsi pengeluaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah beberapa waktu lalu menetapkannya, selanjutnya KPK mulai mengungkapkan beberapa aspek terkait kasus yang menambah panjang daftar pejabat di Provinsi Riau yang tersangkut kasus korupsi tersebut......................

 

berita lain di arsip ILEA....