|
Laporan Kelompok Diskusi Terbatas Sektor Perbankan: Peran Perbankan dalam
Pemberantasan Illegal Logging
Edelweiss Room, Santika Hotel, Bogor
Selasa, 19 November 2009, 09.00 – 15.00
Penyelenggara CIFOR
Moderator: Anna Sinaga
Pembicara: Bambang Setiono, Evi Alkaviati
Kesimpulan dan Rekomendasi
Presentasi dari Evi Alkaviati (BI) :
- BI sebagai pihak regulator telah mengatur mengenai penerapan APU dan PPT
- Penerapan CDD dan EDD merupakan aktivitas yang dilakukan untuk pelaksanaan KYC
- Verifikasi nasabah merupakan mandatory bagi bank namun sejauh mana verivikasi
dilakukan dan dokumen yang diminta untuk identitas nasabah diserahkan pada
kemampuan bank masing-masing
- CDD bisa dilakukan oleh pihak ketiga jika pihak bank telah memiliki keyakinan
pada pihak tersebut
- PBI mewajibkan ada pelaksana khusus untuk program APU dan PPT di setiap bank,
paling tidak di KCP ada perwakilan untuk prog tersebut.
- Pelatihan APU dan PPT ini wajib bagi petugas khusus dan pegawai baru
- BI mengusulkan akan ada link antara Bank dengan KPK melalui BI agar Bank dapat
mengakses system database dari KPK. Link tersebut akan difasilitasi oleh BI.
- Terkait PEP, BI mengacu pada FATF, yaitu orang yg mendapatkan kepercayaan
untuk memiliki kewenangan public tidak hanya wni tapi juga wna.
- Bank wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (single
customer identification file)
- Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen
nasabah yang dibutuhkan untuk menyusun profil nasabah misalnya penghasilan atau
sumber dana.
- Bank akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan adanya transaksi
mencurigakan.
- RBA wajib dimilki bank namun parameternya diserahkan pada bank. Pedoman yang
dieluarkan oleh FATF masih bersifat global
- Apabila otoritas ingin melakukan pengawasan utk melihat profil, maka tidak
bisa dibatasi aksesnya. Sebelumnya dibatasi, hanya untuk customer services
Presentasi dari (Bambang Setiono) CIFOR :
- Perbankan harus mengidentifikasi berbagai izin dari perusahaan kehutanan dan
juga struktur perusahaan
- Orang yang terkait dengan pengeluaran izin kehutanan harus masuk dalam PEP
- Membuat rangkuman perizinan di kehutanan untuk di berikan kepada BI dan BI
akan mensahre kepada pihak perbankan di Indonesia
- Perbankan sebaiknya mempertimbangkan aplikasi GIS untuk memantau nasabah yang
bergerak di bidang kehutanan
- Oil palm sebaiknya masuk dalam high risk customer
- Memberikan input untuk pedoman Audit BI tentang penerapan CDD oleh perbankan
khususnya di bidang kehutanan (HPH, HTI, oil palm, plantation)
- Akan ada follow up secara internal kepada masing-masing institusi/lembaga
untuk menyempurnakan strategi komunikasi yang akan dihaliskan dari CIFOR
|