In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Berita dan Acara » Acara
Acara

Laporan Kelompok Diskusi Terbatas Sektor Perbankan: Peran Perbankan dalam Pemberantasan Illegal Logging

Edelweiss Room, Santika Hotel, Bogor
Selasa, 19 November 2009, 09.00 – 15.00
Penyelenggara CIFOR
Moderator: Anna Sinaga
Pembicara: Bambang Setiono, Evi Alkaviati

Kesimpulan dan Rekomendasi

Presentasi dari Evi Alkaviati (BI) :
- BI sebagai pihak regulator telah mengatur mengenai penerapan APU dan PPT
- Penerapan CDD dan EDD merupakan aktivitas yang dilakukan untuk pelaksanaan KYC
- Verifikasi nasabah merupakan mandatory bagi bank namun sejauh mana verivikasi dilakukan dan dokumen yang diminta untuk identitas nasabah diserahkan pada kemampuan bank masing-masing
- CDD bisa dilakukan oleh pihak ketiga jika pihak bank telah memiliki keyakinan pada pihak tersebut
- PBI mewajibkan ada pelaksana khusus untuk program APU dan PPT di setiap bank, paling tidak di KCP ada perwakilan untuk prog tersebut.
- Pelatihan APU dan PPT ini wajib bagi petugas khusus dan pegawai baru
- BI mengusulkan akan ada link antara Bank dengan KPK melalui BI agar Bank dapat mengakses system database dari KPK. Link tersebut akan difasilitasi oleh BI.
- Terkait PEP, BI mengacu pada FATF, yaitu orang yg mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan public tidak hanya wni tapi juga wna.
- Bank wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (single customer identification file)
- Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah yang dibutuhkan untuk menyusun profil nasabah misalnya penghasilan atau sumber dana.
- Bank akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan adanya transaksi mencurigakan.
- RBA wajib dimilki bank namun parameternya diserahkan pada bank. Pedoman yang dieluarkan oleh FATF masih bersifat global
- Apabila otoritas ingin melakukan pengawasan utk melihat profil, maka tidak bisa dibatasi aksesnya. Sebelumnya dibatasi, hanya untuk customer services

Presentasi dari (Bambang Setiono) CIFOR :
- Perbankan harus mengidentifikasi berbagai izin dari perusahaan kehutanan dan juga struktur perusahaan
- Orang yang terkait dengan pengeluaran izin kehutanan harus masuk dalam PEP
- Membuat rangkuman perizinan di kehutanan untuk di berikan kepada BI dan BI akan mensahre kepada pihak perbankan di Indonesia
- Perbankan sebaiknya mempertimbangkan aplikasi GIS untuk memantau nasabah yang bergerak di bidang kehutanan
- Oil palm sebaiknya masuk dalam high risk customer
- Memberikan input untuk pedoman Audit BI tentang penerapan CDD oleh perbankan khususnya di bidang kehutanan (HPH, HTI, oil palm, plantation)
- Akan ada follow up secara internal kepada masing-masing institusi/lembaga untuk menyempurnakan strategi komunikasi yang akan dihaliskan dari CIFOR
 

Acara

Laporan Kelompok Diskusi Terbatas Sektor Perbankan: Peran Perbankan dalam Pemberantasan Illegal Logging

Edelweiss Room, Santika Hotel, Bogor
Selasa, 19 November 2009, 09.00 – 15.00
Penyelenggara CIFOR
Moderator: Anna Sinaga
Pembicara: Bambang Setiono, Evi Alkaviati

Kesimpulan dan Rekomendasi

Presentasi dari Evi Alkaviati (BI) :
- BI sebagai pihak regulator telah mengatur mengenai penerapan APU dan PPT
- Penerapan CDD dan EDD merupakan aktivitas yang dilakukan untuk pelaksanaan KYC
- Verifikasi nasabah merupakan mandatory bagi bank namun sejauh mana verivikasi dilakukan dan dokumen yang diminta untuk identitas nasabah diserahkan pada kemampuan bank masing-masing
- CDD bisa dilakukan oleh pihak ketiga jika pihak bank telah memiliki keyakinan pada pihak tersebut
- PBI mewajibkan ada pelaksana khusus untuk program APU dan PPT di setiap bank, paling tidak di KCP ada perwakilan untuk prog tersebut.
- Pelatihan APU dan PPT ini wajib bagi petugas khusus dan pegawai baru
- BI mengusulkan akan ada link antara Bank dengan KPK melalui BI agar Bank dapat mengakses system database dari KPK. Link tersebut akan difasilitasi oleh BI.
- Terkait PEP, BI mengacu pada FATF, yaitu orang yg mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan public tidak hanya wni tapi juga wna.
- Bank wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (single customer identification file)
- Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah yang dibutuhkan untuk menyusun profil nasabah misalnya penghasilan atau sumber dana.
- Bank akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan adanya transaksi mencurigakan.
- RBA wajib dimilki bank namun parameternya diserahkan pada bank. Pedoman yang dieluarkan oleh FATF masih bersifat global
- Apabila otoritas ingin melakukan pengawasan utk melihat profil, maka tidak bisa dibatasi aksesnya. Sebelumnya dibatasi, hanya untuk customer services

Presentasi dari (Bambang Setiono) CIFOR :
- Perbankan harus mengidentifikasi berbagai izin dari perusahaan kehutanan dan juga struktur perusahaan
- Orang yang terkait dengan pengeluaran izin kehutanan harus masuk dalam PEP
- Membuat rangkuman perizinan di kehutanan untuk di berikan kepada BI dan BI akan mensahre kepada pihak perbankan di Indonesia
- Perbankan sebaiknya mempertimbangkan aplikasi GIS untuk memantau nasabah yang bergerak di bidang kehutanan
- Oil palm sebaiknya masuk dalam high risk customer
- Memberikan input untuk pedoman Audit BI tentang penerapan CDD oleh perbankan khususnya di bidang kehutanan (HPH, HTI, oil palm, plantation)
- Akan ada follow up secara internal kepada masing-masing institusi/lembaga untuk menyempurnakan strategi komunikasi yang akan dihaliskan dari CIFOR