Kasus Posisi Chandra Antonio Tan
Identitas terdakwa:
Nama: Chandra Antonio Tan
Jabatan: Direktur PT Chandratex Indo Artha
Perkembangan Kasus:
Chandra Antonio Tan diduga menjadi pelaku penyuapan pada anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dari Komisi IV [Yusuf Erwin Faisal,
Sarjan
Tahir, dkk] dalam memuluskan langkah
pengalihfungsian lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang
dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare
diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api.
Pelaku penyuapan lainnya adalah Mantan Sekda Provinsi Sumatera Selatan,
Sofyan Rebuin dan Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman.
Chandra Antonio sendiri adalah rekanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dalam membangun Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ia
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 15 September 2008.
Dalam penelusuran KPK, uang yang disuapkan Chandra
sebesar Rp 5 miliar yang terbagi dalam dua termin pembagian.
Sama seperti pada kasus
Azirwan dan
Al
Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri
adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan
pada 14 Agustus 2007.
Proses Pengadilan:
Dalam
tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor pada 6 Maret 2009, JPU menilai
Chandra telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberikan suap
berupa uang sebesar Rp 5 miliar kepada anggota DPR dari Komisi IV. Pemberian
suap dilakukan dalam dua tahap dalam bentuk traveler cheque [cek pelawat].
Penyerahan tahap pertama, Oktober 2006, sejumlah Rp 2,5 miliar, Chandra
menyerahkan langsung kepada anggota Komisi IV, Sarjan Tahir. Sisanya,
diserahkan Chandra kepada Ketua Komisi IV, Yusuf Erwin Faishal, pada Juni
2007.
JPU menilai, pemberian uang dari Chandra kepada anggota DPR, tidak terlepas
dari unsur janji terkait percepatan proses alih fungsi Hutan Lindung Air
Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Janji itu berasal dari [mantan]
Gubernur Sumatra Selatan, Syahrial Oesman, yang akan menjadikan perusahaan
Chandra Antonio Tan sebagai salah satu konsorsium lokal yang akan
mengerjakan proyek Pelabuhan Tanjung Api-api.
Terdakwa diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1A UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [dakwaan
primer]. JPU meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 tahun dtambah denda sebesar Rp 250 juta subsider
6 bulan penjara.
Terdakwa sendiri dalam
pledoinya membantah menyuap anggota DPR. Menurutnya, uang sejumlah Rp 5
miliar itu merupakan uang pinjaman kepada Pemprov Sumatera Selatan. Terdakwa
meminta untuk dibebaskan.
Putusan Pengadilan:
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam
putusannya yang dibacakannya pada
13 Maret 2009, menyatakan terdakwa
telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan penyuapan kepada anggota DPR demi
mempercepat proses pengalihfungsian hutan bakau Pantai Air Telang menjadi
Pelabuhan Tanjung Api-api. Majelis Hakim tidak sepakat dengan pledoi
terdakwa yang menyatakan uang Rp 5 miliar itu sebagai uang pinjaman kepada
Pemprov Sumatera Selatan. Hal tersebut terbukti dari fakta dipersidangan
dimana terdakwa ikut aktif membahas rencana penyerahan uang dan bahkan
menyerahkan sendiri uang kepada anggota DPR di Jakarta.
Majelis Hakim juga menyatakan adanya
kerjasama penyuapan antara terdakwa dengan mantan gubernur Syahrial
Oesman dan mantan sekda [dalam kasus ini menjabat sebagai Kepala Badan
Pembangunan dan Pengembangan Tanjung Apiapi (BPPTAA)] Sofyan Rebuin. Bahkan
menegaskan bahwa
Syahrial Oesman-lah pihak yang aktif dalam rencana penyuapan itu,
sedangkan terdakwa hanya diminta menyediakan dan menyerahkan uang saja.
Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dituntut oleh JPU dalam
dakwaan Primer. Namun vonisnya lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni hukuman
penjara selama 3 tahun ditambah membayar denda sebesar Rp 200 juta atau
diganti dengan kurungan selama empat bulan.
Chandra Antonio Tan menerima putusan itu dan memutuskan tidak mengajukan
banding.
Lihat Kasus-kasus
lainnya........