ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Kasus Posisi Chandra Antonio Tan

Identitas terdakwa:

Nama: Chandra Antonio Tan

Jabatan: Direktur PT Chandratex Indo Artha

Perkembangan Kasus:

Chandra Antonio Tan diduga menjadi pelaku penyuapan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi IV [Yusuf Erwin Faisal, Sarjan Tahir, dkk] dalam memuluskan langkah pengalihfungsian lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Pelaku penyuapan lainnya adalah Mantan Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Rebuin dan Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman.

Chandra Antonio sendiri adalah rekanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 15 September 2008. Dalam penelusuran KPK, uang yang disuapkan Chandra sebesar Rp 5 miliar yang terbagi dalam dua termin pembagian.

Sama seperti pada kasus Azirwan dan Al Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan pada 14 Agustus 2007.

Proses Pengadilan:

Dalam tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor pada 6 Maret 2009, JPU menilai Chandra telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberikan suap berupa uang sebesar Rp 5 miliar kepada anggota DPR dari Komisi IV. Pemberian suap dilakukan dalam dua tahap dalam bentuk traveler cheque [cek pelawat]. Penyerahan tahap pertama, Oktober 2006, sejumlah Rp 2,5 miliar, Chandra menyerahkan langsung kepada anggota Komisi IV, Sarjan Tahir. Sisanya, diserahkan Chandra kepada Ketua Komisi IV, Yusuf Erwin Faishal, pada Juni 2007.

JPU menilai, pemberian uang dari Chandra kepada anggota DPR, tidak terlepas dari unsur janji terkait percepatan proses alih fungsi Hutan Lindung Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Janji itu berasal dari [mantan] Gubernur Sumatra Selatan, Syahrial Oesman, yang akan menjadikan perusahaan Chandra Antonio Tan sebagai salah satu konsorsium lokal yang akan mengerjakan proyek Pelabuhan Tanjung Api-api.

Terdakwa diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1A UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [dakwaan primer]. JPU meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dtambah denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

Terdakwa sendiri dalam pledoinya membantah menyuap anggota DPR. Menurutnya, uang sejumlah Rp 5 miliar itu merupakan uang pinjaman kepada Pemprov Sumatera Selatan. Terdakwa meminta untuk dibebaskan.

Putusan Pengadilan:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya yang dibacakannya pada 13 Maret 2009, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan penyuapan kepada anggota DPR demi mempercepat proses pengalihfungsian hutan bakau Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Majelis Hakim tidak sepakat dengan pledoi terdakwa yang menyatakan uang Rp 5 miliar itu sebagai uang pinjaman kepada Pemprov Sumatera Selatan. Hal tersebut terbukti dari fakta dipersidangan dimana terdakwa ikut aktif membahas rencana penyerahan uang dan bahkan menyerahkan sendiri uang kepada anggota DPR di Jakarta.

Majelis Hakim juga menyatakan adanya kerjasama penyuapan antara terdakwa dengan mantan gubernur Syahrial Oesman dan mantan sekda [dalam kasus ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan dan Pengembangan Tanjung Api­api (BPPTAA)] Sofyan Rebuin. Bahkan menegaskan bahwa Syahrial Oesman-lah pihak yang aktif dalam rencana penyuapan itu, sedangkan terdakwa hanya diminta menyediakan dan menyerahkan uang saja.

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dituntut oleh JPU dalam dakwaan Primer. Namun vonisnya lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni hukuman penjara selama 3 tahun ditambah membayar denda sebesar Rp 200 juta atau diganti dengan kurungan selama empat bulan.

Chandra Antonio Tan menerima putusan itu dan memutuskan tidak mengajukan banding.

Lihat Kasus-kasus lainnya........