In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Sarjan Tahir

Identitas:

Nama: Sarjan Tahir, SE., MM

Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 9 Januari 1965

Jabatan: Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat di Komisi IV [asal pemilihan Sumsel 2]

No. Anggota: 084

Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Alamat: Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang

Perkembangan Kasus:

Sarjan Tahir diduga menerima suap atas perannya dalam memuluskan langkah pengalihfungsiaan lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang disuapkan sebesar Rp 5 Milliar.

Sarjan Tahir telah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Februari 2008.

Sama seperti pada kasus Azirwan dan Al Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan pada 14 Agustus 2007.

Kolega Sarjan Tahir di Komisi IV juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Emir Faisal. Selain itu, Al Amin Nur Nasution, yang sedang menjalani persidangan dalam kasus Bintan, juga diseret sebagai tersangka dalam kasus pengalihfungsian hutan di Banyuasin ini.

Pihak penyuap dalam kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Selain bahwa sudah ada tersangka lain bernama Chandra Antonio Tan, pemilik PT Chandratex yang merupakan pengembang pembangunan Pelabuhan Api-Api. Pihak penyuap lainnya adalah Mantan Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Rebuin dan Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman.

KPK akan menjerat Sarjan Tahir dengan pasal tentang gratifikasi, yakni Pasal 11  [...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....] atau Pasal 12A atau Pasal 12C [..pengembalian gratifikasi pada KPK dengan tenggat 30 hari setelah menerima gratifikasi...] UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses Pengadilan:

Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mendakwa terdakwa Sarjan Tahir dengan dakwaan berlapis, Dakwaan primer dan Dakwaan Sekunder. Terdakwa telah menerima suap sedikitnya Rp 5 miliar dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Apiapi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dalam persidangan, terungkap pula keterlibatan anggota komisi IV lainnya, yakni Hilman Indra, Azwar Chesputra, Fachri Andi Leluasa serta Ketua Komisi IV, Yusuf Erwin Faisal.

Dakwaan Primer: JPU mendakwa Sarjan Tahir melakukan tindakan korupsi berupa menerima suap yang karenanya melanggar Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dakwaan Sekunder: Sarjan didakwa dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP

Putusan Pengadilan:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya yang dibacakannya pada 28 Januari 2009, menyatakan terdakwa telah terbukti dan menyakinkan menerima uang suap dalam kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama primer dan dakwaan kedua.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Sarjan Tahir tidak melakukan banding. Putusan hakim di atas telah dieksekusi pada kamis, 26 Februari 2009 dan memenjarakan Sarjan Tahir di Rutan Cipinang.

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Pantau Kasus

Kasus Posisi Sarjan Tahir

Identitas:

Nama: Sarjan Tahir, SE., MM

Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 9 Januari 1965

Jabatan: Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat di Komisi IV [asal pemilihan Sumsel 2]

No. Anggota: 084

Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Alamat: Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang

Perkembangan Kasus:

Sarjan Tahir diduga menerima suap atas perannya dalam memuluskan langkah pengalihfungsiaan lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang disuapkan sebesar Rp 5 Milliar.

Sarjan Tahir telah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Februari 2008.

Sama seperti pada kasus Azirwan dan Al Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan pada 14 Agustus 2007.

Kolega Sarjan Tahir di Komisi IV juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Emir Faisal. Selain itu, Al Amin Nur Nasution, yang sedang menjalani persidangan dalam kasus Bintan, juga diseret sebagai tersangka dalam kasus pengalihfungsian hutan di Banyuasin ini.

Pihak penyuap dalam kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Selain bahwa sudah ada tersangka lain bernama Chandra Antonio Tan, pemilik PT Chandratex yang merupakan pengembang pembangunan Pelabuhan Api-Api. Pihak penyuap lainnya adalah Mantan Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Rebuin dan Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman.

KPK akan menjerat Sarjan Tahir dengan pasal tentang gratifikasi, yakni Pasal 11  [...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....] atau Pasal 12A atau Pasal 12C [..pengembalian gratifikasi pada KPK dengan tenggat 30 hari setelah menerima gratifikasi...] UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses Pengadilan:

Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mendakwa terdakwa Sarjan Tahir dengan dakwaan berlapis, Dakwaan primer dan Dakwaan Sekunder. Terdakwa telah menerima suap sedikitnya Rp 5 miliar dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Apiapi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dalam persidangan, terungkap pula keterlibatan anggota komisi IV lainnya, yakni Hilman Indra, Azwar Chesputra, Fachri Andi Leluasa serta Ketua Komisi IV, Yusuf Erwin Faisal.

Dakwaan Primer: JPU mendakwa Sarjan Tahir melakukan tindakan korupsi berupa menerima suap yang karenanya melanggar Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dakwaan Sekunder: Sarjan didakwa dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP

Putusan Pengadilan:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya yang dibacakannya pada 28 Januari 2009, menyatakan terdakwa telah terbukti dan menyakinkan menerima uang suap dalam kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama primer dan dakwaan kedua.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Sarjan Tahir tidak melakukan banding. Putusan hakim di atas telah dieksekusi pada kamis, 26 Februari 2009 dan memenjarakan Sarjan Tahir di Rutan Cipinang.

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........