ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Kasus Posisi Yusuf Erwin Faisal

Identitas:

Nama: Yusuf Erwin Faisal
Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 24 April 1959
Jabatan: Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa [PKB]
Alamat: - Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok A - 4 No. 64 Kalibata Jakarta 12750
            - Perumahan Giriloka 3 Blok X No. 11, Bumi Serpong Damai, Tanggerang

Perkembangan Kasus:

Yusuf Erwin Faisal diduga menerima suap atas perannya, sebagai anggota DPR yang membawahi masalah kehutanan, dalam memuluskan langkah pengalihfungsian lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang disuapkan sebesar Rp 5 Milliar.

Kasus Yusuf Erwin Faisal ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan Sarjan Tahir, Al Amin Nur Nasution dan Chandra Antonio Tan.

Yusuf Erwin Faisal sendiri ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] pada 16 Juli 2008 setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah pribadi Yusuf Erwin Faisal di Tangerang. Pada saat itu, KPK mengambil barang bukti yang diduga bisa dijadikan alat bukti terjadinya penyuapan. Namun Yusuf menolak dirinya bersalah dan menganggap bahwa pemberian uang dari swasta, konstituen dan pihak swasta dari daerah pemilihan dewan yang bersangkutan kepada partai tidaklah menyalahi kode etik DPR dan UU Partai. Yusuf sendiri telah menyerahkan uang tersebut kepada partai [yang kemudian dibantah oleh Petinggi PKB yang menganggap kasus ini merupakan perbuatan individual dan bukan kebijakan partai].

Proses Pengadilan:

Pada sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [TIPIKOR], 01 Desember 2008, Jaksa Penuntut Umum [JPU] mendakwa Yusuf Erwin Faisal terlibat dalam dua perkara korupsi berupa menerima suap, yakni dalam kasus pengalihfungsian hutan lindung Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api Api, Banyuasin, Sumatera Selatan, dan pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut)

Dalam kasus pertama, Yusuf Emir Faisal bersama-sama dengan beberapa anggota Komisi IV lainnya,
yaitu Sarjan Tahir, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Andi Leluasa telah menerima cek perjalanan senilai Rp 5 miliar dari pengusaha dan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesimpulan atas tuntutannya itu, JPU memposisikan Yusuf Erwin Faisal sebagai Medepleger (turut serta melakukan) sementara pelaku utamanya [pleger] dalam kasus ini adalah Sarjan Tahir.

Dalam kasus kedua, Yusuf Erwin Faishal diduga telah menerima uang sebesar Rp 125 juta dan 220 dolar Singapura dari Anggoro Wijaya dan David Angkowijaya dari PT Masaro, rekanan Dephut dalam pengadaan
SKRT. uang tersebut diduga sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan untuk Departemen Kehutanan.

Yusur Erwin mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut yang intinya menolak terlibat dalam konspirasi menerima suap dari pemerintah Sumatera Selatan. Untuk perkara kedua, Yusuf juga membantah menerima atau menyuruh orang untuk meminta fee pada PT Masaro. Pengacara Yusuf menegaskan bahwa dakwaan JPU kabur dan sudah kadaluarsa. Selain itu kasus yang melibatkan kliennya seharusnya dianggap sebagai kasus perdata dan bukan pidana.

Eksepsi terdakwa tidak diterima hakim.

JPU kemudian menuntut terdakwa Yusuf Erwin Faisal dengan dakwaan berlapis: Dakwaan Primer Pertama, perbuatan Yusuf melanggar Pasal 12 huruf (a) UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap dalam rangka menggerakkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya]. Dakwaan Primer kedua, terdakwa melanggar Pasal 12 huruf (b) UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap yang diberikan sebagai imbalan karena melakukan sesuatu atau tidak sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya]. Sementara Dakwaan Subsider pada Yusuf Erwin Faisal berkaitan dengan Pasal 11 Undang Undang No 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor [suap berhubungan dengan jabatan].

JPU menuntut terdakwa agar dihukum 6,5 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Terdakwa mengajukan pledoi, baik dibuat oleh terdakwa sendiri maupun penasehat hukumnya. Pledoi terdakwa menyebutkan bahwa uang yang diterima tidaklah menyalahi kode etik maupun Undang-undang karena dilakukan untuk keperluan partai; bukan semata kepentingan pribadi. Sementara pledoi dari penasehat hukum menyatakan bahwa dakwaan primer pertama dan kedua tidak terbukti karena yang memberi uang adalah pengusaha Chandra Antonio Tan, yang menurutnya, bukan pihak yang diuntungkan dengan adanya pengalihfungsian hutan lindung di Sumatera Selatan. Pihak yang mengajukan usulan adalah pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demkian, unsur pemberian suap berhubungan dengan jabatannya tidak terbukti.

Putusan Pengadilan:

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pada senin, 6 April 2009, memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap, baik dalam perkara pertama maupun perkara kedua, sebagaimana dituntut dalam dakwaan primer pertama dan kedua. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui adanya usulan dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan terkait dengan pengalihfungsian Hutan Lindung Air Telang dan usahanya menggolkan pengalihfungsian itu diketahui ada "harganya". Yusuf Erwin Faisal-lah yang menyuruh Sarjan Tahir untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemprov Sumatera Selatan. Perbuatan Yusuf Erwin Faisal ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilakuan bersama-sama dengan Hilman Indra, Azwar Chesputra, Sofyan Rebuin, Syahrial Oesman, dan pengusaha Chandra Antonio Tan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi IV terkait dengan pengalihfungsian hutan lindung tersebut berhubungan dengan uang yang disuapkan dengan melihat kronologi pembagian uang suapnya yang membuktikan adanya 'hadiah atau janji" serta 'melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya". Uang suap diberikan dalam dua tahap: tahap pertama diserahkan pada 13 Oktober 2006 sebesar Rp 2,5 miliar sedangkan penyerahan kedua dilakukan pada 25 Juni 2007 juga sebesar Rp 2,5 miliar. Uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPR. Yusuf sendiri menerima Rp 275 juta pada tahap pertama dan Rp 500juta pada tahap kedua, sehingga total uang suap yang diterima oleh Yusuf adalah sebesar Rp 775 juta.

Setelah pembayaran suap selesai, pada bulan Juli 2007, Komisi IV DPR menerbitkan rekomendasi pengalihfungsian hutan lindung tersebut.

Namun, Majelis Hakim menghukum terdakwa lebih rendah daripada tuntutan JPU, yakni dengan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Hal yang meringankan adalah karena terdakwa sopan dipersidangan, punya tanggungan keluarga dan telah ada usaha untuk mengembalikan uang suap itu kepada negara.

Terdakwa Yusuf Erwin Faisal menerima vonis tersebut dan memutuskan tidak mengajukan banding.

Lihat Kasus-kasus lainnya........