|
 |
| Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Pantau Kasus |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Kasus Posisi Yusuf Erwin Faisal
Identitas:
Nama: Yusuf Erwin Faisal
Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 24 April 1959
Jabatan: Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan
Bangsa [PKB]
Alamat: - Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok A - 4 No. 64 Kalibata Jakarta
12750
- Perumahan
Giriloka 3 Blok X No. 11, Bumi Serpong Damai, Tanggerang
Perkembangan Kasus:
Yusuf Erwin Faisal diduga menerima suap atas perannya, sebagai anggota
DPR yang membawahi masalah kehutanan, dalam memuluskan langkah
pengalihfungsian lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang
dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare
diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang
disuapkan sebesar Rp 5 Milliar.
Kasus Yusuf Erwin Faisal ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan
Sarjan
Tahir,
Al Amin Nur Nasution dan
Chandra Antonio Tan.
Yusuf Erwin Faisal sendiri ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]
pada 16 Juli 2008 setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah
pribadi Yusuf Erwin Faisal di Tangerang. Pada saat itu, KPK mengambil barang
bukti yang diduga bisa dijadikan alat bukti terjadinya penyuapan. Namun Yusuf
menolak dirinya bersalah dan menganggap bahwa pemberian uang dari swasta,
konstituen dan pihak swasta dari daerah pemilihan dewan yang bersangkutan kepada
partai tidaklah menyalahi kode etik DPR dan UU Partai. Yusuf sendiri telah
menyerahkan uang tersebut kepada partai [yang kemudian dibantah oleh Petinggi
PKB yang menganggap kasus ini merupakan perbuatan individual dan bukan kebijakan
partai].
Proses Pengadilan:
Pada sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [TIPIKOR],
01
Desember 2008, Jaksa Penuntut Umum [JPU] mendakwa Yusuf Erwin Faisal
terlibat dalam
dua
perkara korupsi berupa menerima suap, yakni dalam kasus pengalihfungsian
hutan lindung Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api Api, Banyuasin,
Sumatera Selatan, dan pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di
Departemen Kehutanan (Dephut)
Dalam kasus pertama, Yusuf Emir Faisal bersama-sama dengan beberapa anggota
Komisi IV lainnya, yaitu Sarjan Tahir, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Andi Leluasa telah
menerima cek perjalanan senilai Rp 5 miliar dari pengusaha dan Sekretaris Daerah
Sumatera Selatan terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan lindung Pantai
Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesimpulan atas
tuntutannya itu, JPU memposisikan Yusuf Erwin Faisal sebagai
Medepleger (turut serta melakukan) sementara pelaku utamanya [pleger] dalam
kasus ini adalah Sarjan Tahir.
Dalam kasus kedua, Yusuf Erwin Faishal diduga telah menerima uang sebesar Rp
125 juta dan 220 dolar Singapura dari Anggoro Wijaya dan David Angkowijaya dari
PT Masaro, rekanan Dephut dalam pengadaan SKRT. uang tersebut diduga sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran
pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan untuk
Departemen Kehutanan.
Yusur Erwin mengajukan
eksepsi atas dakwaan tersebut yang intinya menolak terlibat dalam konspirasi
menerima suap dari pemerintah Sumatera Selatan. Untuk perkara kedua, Yusuf juga
membantah menerima atau menyuruh orang untuk meminta fee pada PT Masaro.
Pengacara Yusuf menegaskan bahwa dakwaan JPU kabur dan sudah kadaluarsa. Selain
itu kasus yang melibatkan kliennya seharusnya dianggap sebagai kasus perdata dan
bukan pidana.
Eksepsi terdakwa
tidak diterima hakim.
JPU kemudian menuntut terdakwa Yusuf Erwin Faisal dengan dakwaan berlapis:
Dakwaan Primer Pertama, perbuatan Yusuf melanggar Pasal 12 huruf (a) UU
No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap dalam rangka
menggerakkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajibannya]. Dakwaan Primer kedua, terdakwa melanggar Pasal 12
huruf (b) UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap yang
diberikan sebagai imbalan karena melakukan sesuatu atau tidak sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibannya]. Sementara Dakwaan Subsider pada Yusuf
Erwin Faisal berkaitan dengan Pasal 11 Undang Undang No 20/2001 tentang
pemberantasan Tipikor [suap berhubungan dengan jabatan].
JPU
menuntut terdakwa agar dihukum 6,5 tahun penjara serta denda Rp250 juta
subsider empat bulan kurungan.
Terdakwa mengajukan
pledoi, baik dibuat oleh terdakwa sendiri maupun penasehat hukumnya. Pledoi
terdakwa menyebutkan bahwa uang yang diterima tidaklah menyalahi kode etik
maupun Undang-undang karena dilakukan untuk keperluan partai; bukan semata
kepentingan pribadi. Sementara pledoi dari penasehat hukum menyatakan bahwa
dakwaan primer pertama dan kedua tidak terbukti karena yang memberi uang adalah
pengusaha Chandra Antonio Tan, yang menurutnya, bukan pihak yang diuntungkan
dengan adanya pengalihfungsian hutan lindung di Sumatera Selatan. Pihak yang
mengajukan usulan adalah pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan
demkian, unsur pemberian suap berhubungan dengan jabatannya tidak terbukti.
Putusan Pengadilan:
Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pada
senin, 6 April 2009, memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana suap, baik dalam perkara pertama maupun perkara kedua,
sebagaimana dituntut dalam dakwaan primer pertama dan kedua. Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui adanya usulan dari Pemerintah Daerah
Sumatera Selatan terkait dengan pengalihfungsian Hutan Lindung Air Telang dan
usahanya menggolkan pengalihfungsian itu diketahui ada "harganya". Yusuf Erwin
Faisal-lah yang menyuruh Sarjan Tahir untuk mengkomunikasikan hal tersebut
dengan Pemprov Sumatera Selatan. Perbuatan Yusuf Erwin Faisal ini tidak berdiri
sendiri, melainkan dilakuan bersama-sama dengan Hilman Indra, Azwar Chesputra,
Sofyan Rebuin, Syahrial Oesman, dan pengusaha Chandra Antonio Tan.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi IV terkait dengan pengalihfungsian
hutan lindung tersebut berhubungan dengan uang yang disuapkan dengan melihat
kronologi pembagian uang suapnya yang membuktikan adanya 'hadiah atau janji"
serta 'melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan
jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya". Uang suap diberikan dalam dua
tahap: tahap pertama diserahkan pada 13 Oktober 2006 sebesar Rp 2,5 miliar
sedangkan penyerahan kedua dilakukan pada 25 Juni 2007 juga sebesar Rp 2,5
miliar. Uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPR. Yusuf
sendiri menerima Rp 275 juta pada tahap pertama dan Rp 500juta pada tahap kedua,
sehingga total uang suap yang diterima oleh Yusuf adalah sebesar Rp 775 juta.
Setelah pembayaran suap selesai, pada bulan Juli 2007, Komisi IV DPR
menerbitkan rekomendasi pengalihfungsian hutan lindung tersebut.
Namun, Majelis Hakim menghukum terdakwa lebih rendah daripada tuntutan JPU,
yakni dengan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan penjara dan denda
sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Hal yang meringankan adalah karena
terdakwa sopan dipersidangan, punya tanggungan keluarga dan telah ada usaha
untuk mengembalikan uang suap itu kepada negara.
Terdakwa Yusuf Erwin Faisal menerima vonis tersebut dan memutuskan tidak
mengajukan banding.
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
Kasus Posisi Yusuf Erwin Faisal
Identitas:
Nama: Yusuf Erwin Faisal
Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 24 April 1959
Jabatan: Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan
Bangsa [PKB]
Alamat: - Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok A - 4 No. 64 Kalibata Jakarta
12750
- Perumahan
Giriloka 3 Blok X No. 11, Bumi Serpong Damai, Tanggerang
Perkembangan Kasus:
Yusuf Erwin Faisal diduga menerima suap atas perannya, sebagai anggota
DPR yang membawahi masalah kehutanan, dalam memuluskan langkah
pengalihfungsian lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang
dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare
diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang
disuapkan sebesar Rp 5 Milliar.
Kasus Yusuf Erwin Faisal ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan
Sarjan
Tahir,
Al Amin Nur Nasution dan
Chandra Antonio Tan.
Yusuf Erwin Faisal sendiri ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]
pada 16 Juli 2008 setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah
pribadi Yusuf Erwin Faisal di Tangerang. Pada saat itu, KPK mengambil barang
bukti yang diduga bisa dijadikan alat bukti terjadinya penyuapan. Namun Yusuf
menolak dirinya bersalah dan menganggap bahwa pemberian uang dari swasta,
konstituen dan pihak swasta dari daerah pemilihan dewan yang bersangkutan kepada
partai tidaklah menyalahi kode etik DPR dan UU Partai. Yusuf sendiri telah
menyerahkan uang tersebut kepada partai [yang kemudian dibantah oleh Petinggi
PKB yang menganggap kasus ini merupakan perbuatan individual dan bukan kebijakan
partai].
Proses Pengadilan:
Pada sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [TIPIKOR],
01
Desember 2008, Jaksa Penuntut Umum [JPU] mendakwa Yusuf Erwin Faisal
terlibat dalam
dua
perkara korupsi berupa menerima suap, yakni dalam kasus pengalihfungsian
hutan lindung Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api Api, Banyuasin,
Sumatera Selatan, dan pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di
Departemen Kehutanan (Dephut)
Dalam kasus pertama, Yusuf Emir Faisal bersama-sama dengan beberapa anggota
Komisi IV lainnya, yaitu Sarjan Tahir, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Andi Leluasa telah
menerima cek perjalanan senilai Rp 5 miliar dari pengusaha dan Sekretaris Daerah
Sumatera Selatan terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan lindung Pantai
Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesimpulan atas
tuntutannya itu, JPU memposisikan Yusuf Erwin Faisal sebagai
Medepleger (turut serta melakukan) sementara pelaku utamanya [pleger] dalam
kasus ini adalah Sarjan Tahir.
Dalam kasus kedua, Yusuf Erwin Faishal diduga telah menerima uang sebesar Rp
125 juta dan 220 dolar Singapura dari Anggoro Wijaya dan David Angkowijaya dari
PT Masaro, rekanan Dephut dalam pengadaan SKRT. uang tersebut diduga sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran
pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan untuk
Departemen Kehutanan.
Yusur Erwin mengajukan
eksepsi atas dakwaan tersebut yang intinya menolak terlibat dalam konspirasi
menerima suap dari pemerintah Sumatera Selatan. Untuk perkara kedua, Yusuf juga
membantah menerima atau menyuruh orang untuk meminta fee pada PT Masaro.
Pengacara Yusuf menegaskan bahwa dakwaan JPU kabur dan sudah kadaluarsa. Selain
itu kasus yang melibatkan kliennya seharusnya dianggap sebagai kasus perdata dan
bukan pidana.
Eksepsi terdakwa
tidak diterima hakim.
JPU kemudian menuntut terdakwa Yusuf Erwin Faisal dengan dakwaan berlapis:
Dakwaan Primer Pertama, perbuatan Yusuf melanggar Pasal 12 huruf (a) UU
No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap dalam rangka
menggerakkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajibannya]. Dakwaan Primer kedua, terdakwa melanggar Pasal 12
huruf (b) UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [tindak pidana suap yang
diberikan sebagai imbalan karena melakukan sesuatu atau tidak sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibannya]. Sementara Dakwaan Subsider pada Yusuf
Erwin Faisal berkaitan dengan Pasal 11 Undang Undang No 20/2001 tentang
pemberantasan Tipikor [suap berhubungan dengan jabatan].
JPU
menuntut terdakwa agar dihukum 6,5 tahun penjara serta denda Rp250 juta
subsider empat bulan kurungan.
Terdakwa mengajukan
pledoi, baik dibuat oleh terdakwa sendiri maupun penasehat hukumnya. Pledoi
terdakwa menyebutkan bahwa uang yang diterima tidaklah menyalahi kode etik
maupun Undang-undang karena dilakukan untuk keperluan partai; bukan semata
kepentingan pribadi. Sementara pledoi dari penasehat hukum menyatakan bahwa
dakwaan primer pertama dan kedua tidak terbukti karena yang memberi uang adalah
pengusaha Chandra Antonio Tan, yang menurutnya, bukan pihak yang diuntungkan
dengan adanya pengalihfungsian hutan lindung di Sumatera Selatan. Pihak yang
mengajukan usulan adalah pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan
demkian, unsur pemberian suap berhubungan dengan jabatannya tidak terbukti.
Putusan Pengadilan:
Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pada
senin, 6 April 2009, memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana suap, baik dalam perkara pertama maupun perkara kedua,
sebagaimana dituntut dalam dakwaan primer pertama dan kedua. Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui adanya usulan dari Pemerintah Daerah
Sumatera Selatan terkait dengan pengalihfungsian Hutan Lindung Air Telang dan
usahanya menggolkan pengalihfungsian itu diketahui ada "harganya". Yusuf Erwin
Faisal-lah yang menyuruh Sarjan Tahir untuk mengkomunikasikan hal tersebut
dengan Pemprov Sumatera Selatan. Perbuatan Yusuf Erwin Faisal ini tidak berdiri
sendiri, melainkan dilakuan bersama-sama dengan Hilman Indra, Azwar Chesputra,
Sofyan Rebuin, Syahrial Oesman, dan pengusaha Chandra Antonio Tan.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi IV terkait dengan pengalihfungsian
hutan lindung tersebut berhubungan dengan uang yang disuapkan dengan melihat
kronologi pembagian uang suapnya yang membuktikan adanya 'hadiah atau janji"
serta 'melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan
jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya". Uang suap diberikan dalam dua
tahap: tahap pertama diserahkan pada 13 Oktober 2006 sebesar Rp 2,5 miliar
sedangkan penyerahan kedua dilakukan pada 25 Juni 2007 juga sebesar Rp 2,5
miliar. Uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPR. Yusuf
sendiri menerima Rp 275 juta pada tahap pertama dan Rp 500juta pada tahap kedua,
sehingga total uang suap yang diterima oleh Yusuf adalah sebesar Rp 775 juta.
Setelah pembayaran suap selesai, pada bulan Juli 2007, Komisi IV DPR
menerbitkan rekomendasi pengalihfungsian hutan lindung tersebut.
Namun, Majelis Hakim menghukum terdakwa lebih rendah daripada tuntutan JPU,
yakni dengan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan penjara dan denda
sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Hal yang meringankan adalah karena
terdakwa sopan dipersidangan, punya tanggungan keluarga dan telah ada usaha
untuk mengembalikan uang suap itu kepada negara.
Terdakwa Yusuf Erwin Faisal menerima vonis tersebut dan memutuskan tidak
mengajukan banding.
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
|