Arsip Berita Maret 2009
Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Mengaku Terima Suap untuk Dana Kampanye
Senin, 23 Maret 2009 | 18:32 WIB
JAKARTA | SURYA Online - Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Emir Faisal
mengaku menerima uang Rp 5 miliar dari Chandra Antonio Tan, rekanan Pemprov
Sumsel, demi harapan partainya untuk memenuhi dana kampanye.
“Ekspektasi partai terhadap kadernya yang jadi ketua komisi sangat tinggi untuk
(mencari) sponsor partai. Cari dana kampanye dari pihak ketiga,” kata Politisi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membacakan pembelaannya di Pengadilan
Tipikor, Senin (23/3).
Yusuf Emir Faisal adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi menerima uang Rp 5
miliar dari Direktur PT Chandra Tex Indo Artha Chandra Antonio Tan Uang itu
diduga untuk mempercepat proses keluarnya izin alih fungsi hutan lindung Pantai
Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumsel, untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Api
Api (TAA)...................
Greenomics Minta Moratorium Hutan Produksi
Koran Tempo, 24 Maret 2009
JAKARTA -- Greenomics Indonesia kembali meminta pemerintah melakukan
moratorium pada blok hutan produksi yang terbukti rusak. Menurut Direktur
Eksekutif Greenomics Elfian Effendi, moratorium pada skala blok hutan perlu
dilakukan, termasuk menghentikan sementara izin operasional hak penguasaan hutan
(HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) berada pada blok hutan tertentu yang
berkinerja buruk.
Dia menilai moratorium perlu dilakukan secara selektif terhadap blok-blok hutan
produksi yang berdasarkan penilaian lapangan dan analisis citra satelit terbukti
telah mengalami kerusakan hutan. "Kondisi itu secara aturan seharusnya tidak
boleh terjadi," kata Elfian seperti dikutip Antara kemarin.
Dia menjelaskan, studi Greenomics selama 2005-2007 mencatat HPH berkinerja buruk.............
DL Sitorus Dijadikan Nama Jalan
Tempo Interaktif, Sabtu, 21 Maret 2009 | 16:29 WIB
TEMPO Interaktif, Toba Samosir: Bupati Toba Samosir menetapkan nama bos PT
Torganda, Darianus Lungguk Sitorus, terpidana perkara perambahan hutan Register
40 Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai nama jalan sepanjang 12 kilometer
menuju Bandar Udara Sibisa Toba Samosir.
Peresmian DL Sitorus menjadi nama jalan terpanjang di Toba Samosir yang meliputi
dua kecamatan, Lumbanjulu dan Ajibata, Sabtu (21/3), dilakukan Bupati dan Ketua
DPRD Toba Samosir.
"Dasar pemberian penghargaan karena DL Sitorus dinilai masyarakat Toba Samosir
sebagai pahlawan pembangunan di kabupaten pemekaran Tapanuli Utara ini," kata
Bupati Monang Sitorus.
Warga Toba Samosir dari Kecamatan Lumbanjulu dan Ajibata, kata Monang,
mengusulkan kepada bupati melalui camat. "Lalu usulan itu dibahas DPRD sebelum
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," ujarnya.
Departemen Dalam Negeri, kata Monang, menyetujui pemberian penghargaan kepada DL
Sitorus, meski DL Sitorus tengah mendekam di penjara akibat perbuatan merambah
hutan.
"Landasan hukum penghargaan ini sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan," kata bupati.................
Penyuap Komisi Kehutanan Divonis Tiga Tahun
TEMPO Interaktif, Jum'at, 13 Maret 2009 | 15:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio
Tan divonis tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penyuapan kepada
anggota Komisi Kehutanan DPR.
"Terdakwa ikut membahas rencana penyerahan uang dan menyerahkan uang kepada
anggota DPR," ujar hakim Martini Marja saat membacakan putusan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Jumat (13/3).
Pemberian uang senilai Rp 5 miliar itu diberikan untuk mempercepat proses alih
fungsi hutan lindung Pantai Air
Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung
Api-api. ............
Pembalakan Liar Marak di Sumbar
Jumat, 6 Maret 2009 | 13:29 WIB
PADANG, JUMAT - Puluhan kasus pembalakan liar terjadi di wilayah hutan
Sumatera Barat sepanjang tahun 2008. Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat
kasus pembalakan liar terjadi di sembilan dari 19 kabupaten/kota yang ada.
Kepala Subdinas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Sumatera Barat, Yonefis, Jumat
(6/3), mengatakan dari laporan masing-masing dinas kehutanan kabupaten/kota,
perambahan hutan umumnya terjadi berupa penebangan liar, pengangkutan kayu tanpa
dokumen, serta pendudukan lahan................
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Jadi Tersangka
TEMPO Interaktif, Kamis, 05 Maret 2009 | 15:29 WIB
TEMPO Interaktif, Samarinda: Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP, dan stafnya, AH,
sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di
Kabupaten Berau tahun 2004-2005 silam.
"Dari ekspose perkara tim penyidik, terjadi dugaan korupsi penyalahgunaan
wewenang oleh oknum pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP dan AH, terkait
penerbitan izin IPK," kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,
Syakhrony, Kamis (5/3).
Tempo berhasil menghubungi BP. Ia mengakui dirinya telah ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara ini. Tapi saat ditanya lebih lanjut, ia buru-buru
mengarahkan untuk mewawancarai penasihat hukumnya, Robert Nababan. "Ya benar mas,
Saya sebagai tersangka, tapi Anda sebaiknya wawancara dengan pengacara Saya,"
katanya......
Komisi IV DPR Sering Jadi Perantara Cukong Kayu
Kompas,
Kamis, 5 Maret 2009 | 19:36 WIB
JAKARTA, KAMIS — Anggota Komisi Kehutanan DPR RI ternyata sering berperan
sebagai perantara saat mengurus perpanjangan maupun izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
dan Hutan Tanaman Industri (HTI) para cukong kayu di Departemen Kehutanan.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Erwin Faishal saat diperiksa
sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/3).
"Banyak pengusaha meminta bantuan dan komisi dekat dengan menteri," ujar Yusuf.
Apalagi Ketua Subkomisi Kehutanan di Komisi IV, Hilman Indra, yang satu partai
dengan Menteri Kehutanan MS Kaban...........
Korea Realisasi Investasi HTI
Kompas, Kamis, 5 Maret 2009 | 22:19 WIB
JAKARTA, KAMIS — Kerja sama investasi hutan tanaman Korea dan Indonesia akhirnya
terwujud setelah 20 bulan lalu nota kesepahaman ditandatangani di Chunceon,
Kangwon, Korea. Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Kehutanan Korea Chung
Kwang Soo menyaksikan penandatanganan realisasi kerja sama hutan tanaman
antarpengusaha kedua negara di Jakarta, Kamis (5/3).
Dua investor Korea mendapat izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) seluas
30.000 hektar per perusahaan. Perum Perhutani bekerja sama dengan Korean
Indonesia Forestry Cooperation (KIFC) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara
(KPWN) bekerja sama dengan Korean Forestry Service.
Dua perusahaan yang memperoleh Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman adalah PT Taiyoung Engreen dan PT Inni Joa................
berita lain di
arsip ILEA....