In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Arsip Berita Maret 2009

Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Mengaku Terima Suap untuk Dana Kampanye
Senin, 23 Maret 2009 | 18:32 WIB

JAKARTA | SURYA Online - Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Emir Faisal mengaku menerima uang Rp 5 miliar dari Chandra Antonio Tan, rekanan Pemprov Sumsel, demi harapan partainya untuk memenuhi dana kampanye.

“Ekspektasi partai terhadap kadernya yang jadi ketua komisi sangat tinggi untuk (mencari) sponsor partai. Cari dana kampanye dari pihak ketiga,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membacakan pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Senin (23/3).

Yusuf Emir Faisal adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi menerima uang Rp 5 miliar dari Direktur PT Chandra Tex Indo Artha Chandra Antonio Tan Uang itu diduga untuk mempercepat proses keluarnya izin alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumsel, untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Api Api (TAA)...................


Greenomics Minta Moratorium Hutan Produksi
Koran Tempo, 24 Maret 2009

JAKARTA -- Greenomics Indonesia kembali meminta pemerintah melakukan moratorium pada blok hutan produksi yang terbukti rusak. Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi, moratorium pada skala blok hutan perlu dilakukan, termasuk menghentikan sementara izin operasional hak penguasaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) berada pada blok hutan tertentu yang berkinerja buruk.

Dia menilai moratorium perlu dilakukan secara selektif terhadap blok-blok hutan produksi yang berdasarkan penilaian lapangan dan analisis citra satelit terbukti telah mengalami kerusakan hutan. "Kondisi itu secara aturan seharusnya tidak boleh terjadi," kata Elfian seperti dikutip Antara kemarin.

Dia menjelaskan, studi Greenomics selama 2005-2007 mencatat HPH berkinerja buruk.............


DL Sitorus Dijadikan Nama Jalan
Tempo Interaktif, Sabtu, 21 Maret 2009 | 16:29 WIB

TEMPO Interaktif, Toba Samosir: Bupati Toba Samosir menetapkan nama bos PT Torganda, Darianus Lungguk Sitorus, terpidana perkara perambahan hutan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai nama jalan sepanjang 12 kilometer menuju Bandar Udara Sibisa Toba Samosir.

Peresmian DL Sitorus menjadi nama jalan terpanjang di Toba Samosir yang meliputi dua kecamatan, Lumbanjulu dan Ajibata, Sabtu (21/3), dilakukan Bupati dan Ketua DPRD Toba Samosir.

"Dasar pemberian penghargaan karena DL Sitorus dinilai masyarakat Toba Samosir sebagai pahlawan pembangunan di kabupaten pemekaran Tapanuli Utara ini," kata Bupati Monang Sitorus.

Warga Toba Samosir dari Kecamatan Lumbanjulu dan Ajibata, kata Monang, mengusulkan kepada bupati melalui camat. "Lalu usulan itu dibahas DPRD sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Departemen Dalam Negeri, kata Monang, menyetujui pemberian penghargaan kepada DL Sitorus, meski DL Sitorus tengah mendekam di penjara akibat perbuatan merambah hutan.

"Landasan hukum penghargaan ini sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan," kata bupati.................


Penyuap Komisi Kehutanan Divonis Tiga Tahun
TEMPO Interaktif, Jum'at, 13 Maret 2009 | 15:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan divonis tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penyuapan kepada anggota Komisi Kehutanan DPR.

"Terdakwa ikut membahas rencana penyerahan uang dan menyerahkan uang kepada anggota DPR," ujar hakim Martini Marja saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (13/3).

Pemberian uang senilai Rp 5 miliar itu diberikan untuk mempercepat proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air
Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-api. ............


Pembalakan Liar Marak di Sumbar
Jumat, 6 Maret 2009 | 13:29 WIB

PADANG, JUMAT - Puluhan kasus pembalakan liar terjadi di wilayah hutan Sumatera Barat sepanjang tahun 2008. Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat kasus pembalakan liar terjadi di sembilan dari 19 kabupaten/kota yang ada.

Kepala Subdinas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Sumatera Barat, Yonefis, Jumat (6/3), mengatakan dari laporan masing-masing dinas kehutanan kabupaten/kota, perambahan hutan umumnya terjadi berupa penebangan liar, pengangkutan kayu tanpa dokumen, serta pendudukan lahan................

 


Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Jadi Tersangka
TEMPO Interaktif, Kamis, 05 Maret 2009 | 15:29 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda: Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP, dan stafnya, AH, sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Berau tahun 2004-2005 silam.

"Dari ekspose perkara tim penyidik, terjadi dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP dan AH, terkait penerbitan izin IPK," kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Syakhrony, Kamis (5/3).

Tempo berhasil menghubungi BP. Ia mengakui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Tapi saat ditanya lebih lanjut, ia buru-buru mengarahkan untuk mewawancarai penasihat hukumnya, Robert Nababan. "Ya benar mas, Saya sebagai tersangka, tapi Anda sebaiknya wawancara dengan pengacara Saya," katanya......
 


Komisi IV DPR Sering Jadi Perantara Cukong Kayu
Kompas, Kamis, 5 Maret 2009 | 19:36 WIB

JAKARTA, KAMIS — Anggota Komisi Kehutanan DPR RI ternyata sering berperan sebagai perantara saat mengurus perpanjangan maupun izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) para cukong kayu di Departemen Kehutanan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Erwin Faishal saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/3).

"Banyak pengusaha meminta bantuan dan komisi dekat dengan menteri," ujar Yusuf. Apalagi Ketua Subkomisi Kehutanan di Komisi IV, Hilman Indra, yang satu partai dengan Menteri Kehutanan MS Kaban...........

 


Korea Realisasi Investasi HTI
Kompas, Kamis, 5 Maret 2009 | 22:19 WIB

JAKARTA, KAMIS — Kerja sama investasi hutan tanaman Korea dan Indonesia akhirnya terwujud setelah 20 bulan lalu nota kesepahaman ditandatangani di Chunceon, Kangwon, Korea. Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Kehutanan Korea Chung Kwang Soo menyaksikan penandatanganan realisasi kerja sama hutan tanaman antarpengusaha kedua negara di Jakarta, Kamis (5/3).

Dua investor Korea mendapat izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) seluas 30.000 hektar per perusahaan. Perum Perhutani bekerja sama dengan Korean Indonesia Forestry Cooperation (KIFC) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) bekerja sama dengan Korean Forestry Service.

Dua perusahaan yang memperoleh Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman adalah PT Taiyoung Engreen dan PT Inni Joa................
 

berita lain di arsip ILEA....

Berita dan Acara » Arsip berita

Arsip Berita Maret 2009

Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Mengaku Terima Suap untuk Dana Kampanye
Senin, 23 Maret 2009 | 18:32 WIB

JAKARTA | SURYA Online - Mantan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Emir Faisal mengaku menerima uang Rp 5 miliar dari Chandra Antonio Tan, rekanan Pemprov Sumsel, demi harapan partainya untuk memenuhi dana kampanye.

“Ekspektasi partai terhadap kadernya yang jadi ketua komisi sangat tinggi untuk (mencari) sponsor partai. Cari dana kampanye dari pihak ketiga,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membacakan pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Senin (23/3).

Yusuf Emir Faisal adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi menerima uang Rp 5 miliar dari Direktur PT Chandra Tex Indo Artha Chandra Antonio Tan Uang itu diduga untuk mempercepat proses keluarnya izin alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumsel, untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Api Api (TAA)...................


Greenomics Minta Moratorium Hutan Produksi
Koran Tempo, 24 Maret 2009

JAKARTA -- Greenomics Indonesia kembali meminta pemerintah melakukan moratorium pada blok hutan produksi yang terbukti rusak. Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi, moratorium pada skala blok hutan perlu dilakukan, termasuk menghentikan sementara izin operasional hak penguasaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) berada pada blok hutan tertentu yang berkinerja buruk.

Dia menilai moratorium perlu dilakukan secara selektif terhadap blok-blok hutan produksi yang berdasarkan penilaian lapangan dan analisis citra satelit terbukti telah mengalami kerusakan hutan. "Kondisi itu secara aturan seharusnya tidak boleh terjadi," kata Elfian seperti dikutip Antara kemarin.

Dia menjelaskan, studi Greenomics selama 2005-2007 mencatat HPH berkinerja buruk.............


DL Sitorus Dijadikan Nama Jalan
Tempo Interaktif, Sabtu, 21 Maret 2009 | 16:29 WIB

TEMPO Interaktif, Toba Samosir: Bupati Toba Samosir menetapkan nama bos PT Torganda, Darianus Lungguk Sitorus, terpidana perkara perambahan hutan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai nama jalan sepanjang 12 kilometer menuju Bandar Udara Sibisa Toba Samosir.

Peresmian DL Sitorus menjadi nama jalan terpanjang di Toba Samosir yang meliputi dua kecamatan, Lumbanjulu dan Ajibata, Sabtu (21/3), dilakukan Bupati dan Ketua DPRD Toba Samosir.

"Dasar pemberian penghargaan karena DL Sitorus dinilai masyarakat Toba Samosir sebagai pahlawan pembangunan di kabupaten pemekaran Tapanuli Utara ini," kata Bupati Monang Sitorus.

Warga Toba Samosir dari Kecamatan Lumbanjulu dan Ajibata, kata Monang, mengusulkan kepada bupati melalui camat. "Lalu usulan itu dibahas DPRD sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Departemen Dalam Negeri, kata Monang, menyetujui pemberian penghargaan kepada DL Sitorus, meski DL Sitorus tengah mendekam di penjara akibat perbuatan merambah hutan.

"Landasan hukum penghargaan ini sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan," kata bupati.................


Penyuap Komisi Kehutanan Divonis Tiga Tahun
TEMPO Interaktif, Jum'at, 13 Maret 2009 | 15:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan divonis tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penyuapan kepada anggota Komisi Kehutanan DPR.

"Terdakwa ikut membahas rencana penyerahan uang dan menyerahkan uang kepada anggota DPR," ujar hakim Martini Marja saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (13/3).

Pemberian uang senilai Rp 5 miliar itu diberikan untuk mempercepat proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air
Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-api. ............


Pembalakan Liar Marak di Sumbar
Jumat, 6 Maret 2009 | 13:29 WIB

PADANG, JUMAT - Puluhan kasus pembalakan liar terjadi di wilayah hutan Sumatera Barat sepanjang tahun 2008. Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat kasus pembalakan liar terjadi di sembilan dari 19 kabupaten/kota yang ada.

Kepala Subdinas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Sumatera Barat, Yonefis, Jumat (6/3), mengatakan dari laporan masing-masing dinas kehutanan kabupaten/kota, perambahan hutan umumnya terjadi berupa penebangan liar, pengangkutan kayu tanpa dokumen, serta pendudukan lahan................

 


Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Jadi Tersangka
TEMPO Interaktif, Kamis, 05 Maret 2009 | 15:29 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda: Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP, dan stafnya, AH, sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Berau tahun 2004-2005 silam.

"Dari ekspose perkara tim penyidik, terjadi dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BP dan AH, terkait penerbitan izin IPK," kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Syakhrony, Kamis (5/3).

Tempo berhasil menghubungi BP. Ia mengakui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Tapi saat ditanya lebih lanjut, ia buru-buru mengarahkan untuk mewawancarai penasihat hukumnya, Robert Nababan. "Ya benar mas, Saya sebagai tersangka, tapi Anda sebaiknya wawancara dengan pengacara Saya," katanya......
 


Komisi IV DPR Sering Jadi Perantara Cukong Kayu
Kompas, Kamis, 5 Maret 2009 | 19:36 WIB

JAKARTA, KAMIS — Anggota Komisi Kehutanan DPR RI ternyata sering berperan sebagai perantara saat mengurus perpanjangan maupun izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) para cukong kayu di Departemen Kehutanan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Erwin Faishal saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/3).

"Banyak pengusaha meminta bantuan dan komisi dekat dengan menteri," ujar Yusuf. Apalagi Ketua Subkomisi Kehutanan di Komisi IV, Hilman Indra, yang satu partai dengan Menteri Kehutanan MS Kaban...........

 


Korea Realisasi Investasi HTI
Kompas, Kamis, 5 Maret 2009 | 22:19 WIB

JAKARTA, KAMIS — Kerja sama investasi hutan tanaman Korea dan Indonesia akhirnya terwujud setelah 20 bulan lalu nota kesepahaman ditandatangani di Chunceon, Kangwon, Korea. Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Kehutanan Korea Chung Kwang Soo menyaksikan penandatanganan realisasi kerja sama hutan tanaman antarpengusaha kedua negara di Jakarta, Kamis (5/3).

Dua investor Korea mendapat izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) seluas 30.000 hektar per perusahaan. Perum Perhutani bekerja sama dengan Korean Indonesia Forestry Cooperation (KIFC) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) bekerja sama dengan Korean Forestry Service.

Dua perusahaan yang memperoleh Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman adalah PT Taiyoung Engreen dan PT Inni Joa................
 

berita lain di arsip ILEA....