In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Pengendalian Internal » Sertifikasi Hutan
Sertifikasi Hutan

Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi tersebut.

Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.

1. Forest Stewardship Council [FSC]

  • Forest Management (FM) Certificate by FSC:

2. The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

3. WWF

  • The Global Forest and Trade Network -guided by WWF's

    selengkapnya GFTN....
     

4. The Tropical Forest Foundation

5. Lembaga Ekolabel Indonesia [LEI]

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

    selengkapnya di LEI... 
     

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL)

    selengkapnya di LEI.... 
     

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)

    selengkapnya di LEI... 

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari [PHAPL]

Sejak Oktober 1993, Indonesia sudah mengembangkan sebuah kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan alam yang lebih lestari. Kriteria dan Indikatornya kemudian disempurnakan pada tahun 2002 lewat Keputusan Menteri Kehutanan No 4795/KPTS-II/2002. PHAPL itu sendiri merupakan serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan alam produksi yang ditujukan bagi pelestarian sumber daya hutan. PHAPL ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha yang memegang ijin HPH/IUPHHK-HA produksi.

Departemen Kehutanan cq. Direktorat Pengembangan Hutan Alam, Ditjen BPK, melakukan monitoring dan penilaian terhadap badan usaha pemegang IUPHHK-HA dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan kriteria dan indikator yang disyaratkan. Berikut adalah daftar perusahaan yang mengikuti PHAPL.

- Jmlah Unit Manajemen (IUPHHK-HA) yang Dinilai Kinerja PHAPL ( s/d Desember 2007)

 

Kembali ke Instrumen Kontrol Internal................

 

Sertifikasi Hutan

Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi tersebut.

Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.

1. Forest Stewardship Council [FSC]

  • Forest Management (FM) Certificate by FSC:

2. The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

3. WWF

  • The Global Forest and Trade Network -guided by WWF's

    selengkapnya GFTN....
     

4. The Tropical Forest Foundation

5. Lembaga Ekolabel Indonesia [LEI]

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

    selengkapnya di LEI... 
     

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL)

    selengkapnya di LEI.... 
     

  • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)

    selengkapnya di LEI... 

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari [PHAPL]

Sejak Oktober 1993, Indonesia sudah mengembangkan sebuah kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan alam yang lebih lestari. Kriteria dan Indikatornya kemudian disempurnakan pada tahun 2002 lewat Keputusan Menteri Kehutanan No 4795/KPTS-II/2002. PHAPL itu sendiri merupakan serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan alam produksi yang ditujukan bagi pelestarian sumber daya hutan. PHAPL ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha yang memegang ijin HPH/IUPHHK-HA produksi.

Departemen Kehutanan cq. Direktorat Pengembangan Hutan Alam, Ditjen BPK, melakukan monitoring dan penilaian terhadap badan usaha pemegang IUPHHK-HA dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan kriteria dan indikator yang disyaratkan. Berikut adalah daftar perusahaan yang mengikuti PHAPL.

- Jmlah Unit Manajemen (IUPHHK-HA) yang Dinilai Kinerja PHAPL ( s/d Desember 2007)

 

Kembali ke Instrumen Kontrol Internal................