|
 |
| Instrumen » Penegakkan Hukum » Anti pencucian uang » Anti Pencucian Uang |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
|
Instrumen Anti Pencucian Uang
|
|
Selama ini, penegakan hukum untuk kejahatan kehutanan bertumpu pada "mengejar
kayu" di mana aparat penegak hukum berusaha mencegah dan menahan peredaran kayu
illegal dan menjadikannya sebagai bukti kejahatan di pengadilan. Kerap kali
pendekatan penegakan hukum model ini menjerat 'maling-maling kecil' dan
membiarkan "penjahat kelas kakap" melenggang kangkung.
Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan oleh ILEA adalah pendekatan "mengejar
uang" yang dianggap sebagai darahnya kejahatan. Ia tidak lagi harus membuktikan
kejahatan asalnya tetapi lebih mencoba untuk mengejar harta kekayaan hasil
kejahatan. Instrumen Anti pencucian uang kerap dipakai untuk melakukan hal
tersebut.
Hal menarik dalam instrumen anti pencucian uang ini adalah memberi ruang
kerja sama internasional yang hal ini sesuai dengan tipologi kejahatan kehutanan
yang juga lintas negara. Instrumen anti pencucian uang berhubungan erat dengan
sistem keuangan internasional di mana para penyimpan harta kekayaan hasil
kejahatan bertumpu padanya.
Instrumen anti pencucian uang bergerak di wilayah internasional dan nasional.. |
|
Definisi |
|
"Pencucian uang" sejatinya bukanlah istilah hukum, namun
ia dipakai secara luas untuk menyebut suatu perbuatan apapun yang tujuannya
adalah: "merubah uang haram menjadi uang sah/halal". Definisi pencucian uang
atau term yang mewakilinya bisa ditemukan dalam konvensi internasional seperti
UN Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, dan UN Convention Against Transnational Organized Crime.
Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime, pencucian uang
adalah : "The conversion or transfer of property, knowing that such property
is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the
illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the
commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or
her action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement or ownership of or rights with respect to property,
knowing that such property is the proceeds of crime." Sementara UN
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
tidak secara spesific menyebut "Money Laundering" hanya saja ada beberapa
pasalnya yang bisa dikaitkan dengan usaha pencegahan pencucian uang, misalnya
saja Pasal 5 tentang penyitaan [consfiscation].
Dalam peraturan perundangan di Indonesia [ UU No 15/2002 jo. UU no. 25 tahun
2003], pencucian uang didefinisikan sebagai: "Pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah". |
|
|
|
|
Peraturan Tingkat Regional dan Internasional |
Peraturan di Tingkat Nasional |
-
Model Law on Money Laundering and Financing of Terrorism
Model Regulasi tentang Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme ini merupakan
hasil dari kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) and the International Monetary Fund (IMF). Model ini diluncurkan
pada 1
Desember 2005 dan menggantikan model regulasi untuk pemcucian uang bagi
negara-negara yang menganut sistem civil law yang juga disusun oleh UNODC
pada 1999.
download di sini:
UNODC and IMF Model Legislation.
Lihat
UNODC untuk informasi lebih lanjut serta
Model regulasi
sebelumnya yang dibuat oleh UNODC.
-
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
Perjanjian Internasional untuk Pengurangan pembiayaan Terorisme ini diadopsi
dalam Sidang Umum PBB dengan resolusi no. 54/109 pada 9 Desember 1999 dan
mulai berlaku pada 10 April
2002.
selengkapnya
United Nation....
[Selanjutnya.....] |
-
Kebijakan Nasional Umum Perihal Pencucian Uang
selengkapnya PPATK...
-
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana
download di sini....
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana)
download
di sini....
[Selanjutnya......]
|
|
Best Practices/Manual |
|
[Selanjutnya.......]
|
|
Aparat Penegak Hukum
|
|
|
|
Instrumen Anti Pencucian Uang
|
|
Selama ini, penegakan hukum untuk kejahatan kehutanan bertumpu pada "mengejar
kayu" di mana aparat penegak hukum berusaha mencegah dan menahan peredaran kayu
illegal dan menjadikannya sebagai bukti kejahatan di pengadilan. Kerap kali
pendekatan penegakan hukum model ini menjerat 'maling-maling kecil' dan
membiarkan "penjahat kelas kakap" melenggang kangkung.
Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan oleh ILEA adalah pendekatan "mengejar
uang" yang dianggap sebagai darahnya kejahatan. Ia tidak lagi harus membuktikan
kejahatan asalnya tetapi lebih mencoba untuk mengejar harta kekayaan hasil
kejahatan. Instrumen Anti pencucian uang kerap dipakai untuk melakukan hal
tersebut.
Hal menarik dalam instrumen anti pencucian uang ini adalah memberi ruang
kerja sama internasional yang hal ini sesuai dengan tipologi kejahatan kehutanan
yang juga lintas negara. Instrumen anti pencucian uang berhubungan erat dengan
sistem keuangan internasional di mana para penyimpan harta kekayaan hasil
kejahatan bertumpu padanya.
Instrumen anti pencucian uang bergerak di wilayah internasional dan nasional.. |
|
Definisi |
|
"Pencucian uang" sejatinya bukanlah istilah hukum, namun
ia dipakai secara luas untuk menyebut suatu perbuatan apapun yang tujuannya
adalah: "merubah uang haram menjadi uang sah/halal". Definisi pencucian uang
atau term yang mewakilinya bisa ditemukan dalam konvensi internasional seperti
UN Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, dan UN Convention Against Transnational Organized Crime.
Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime, pencucian uang
adalah : "The conversion or transfer of property, knowing that such property
is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the
illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the
commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or
her action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement or ownership of or rights with respect to property,
knowing that such property is the proceeds of crime." Sementara UN
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
tidak secara spesific menyebut "Money Laundering" hanya saja ada beberapa
pasalnya yang bisa dikaitkan dengan usaha pencegahan pencucian uang, misalnya
saja Pasal 5 tentang penyitaan [consfiscation].
Dalam peraturan perundangan di Indonesia [ UU No 15/2002 jo. UU no. 25 tahun
2003], pencucian uang didefinisikan sebagai: "Pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah". |
|
|
|
|
Peraturan Tingkat Regional dan Internasional |
Peraturan di Tingkat Nasional |
-
Model Law on Money Laundering and Financing of Terrorism
Model Regulasi tentang Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme ini merupakan
hasil dari kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) and the International Monetary Fund (IMF). Model ini diluncurkan
pada 1
Desember 2005 dan menggantikan model regulasi untuk pemcucian uang bagi
negara-negara yang menganut sistem civil law yang juga disusun oleh UNODC
pada 1999.
download di sini:
UNODC and IMF Model Legislation.
Lihat
UNODC untuk informasi lebih lanjut serta
Model regulasi
sebelumnya yang dibuat oleh UNODC.
-
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
Perjanjian Internasional untuk Pengurangan pembiayaan Terorisme ini diadopsi
dalam Sidang Umum PBB dengan resolusi no. 54/109 pada 9 Desember 1999 dan
mulai berlaku pada 10 April
2002.
selengkapnya
United Nation....
[Selanjutnya.....] |
-
Kebijakan Nasional Umum Perihal Pencucian Uang
selengkapnya PPATK...
-
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana
download di sini....
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana)
download
di sini....
[Selanjutnya......]
|
|
Best Practices/Manual |
|
[Selanjutnya.......]
|
|
Aparat Penegak Hukum
|
|
|
|