In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Penegakkan Hukum » Anti pencucian uang » Anti Pencucian Uang

Instrumen Anti Pencucian Uang

Selama ini, penegakan hukum untuk kejahatan kehutanan bertumpu pada "mengejar kayu" di mana aparat penegak hukum berusaha mencegah dan menahan peredaran kayu illegal dan menjadikannya sebagai bukti kejahatan di pengadilan. Kerap kali pendekatan penegakan hukum model ini menjerat 'maling-maling kecil' dan membiarkan "penjahat kelas kakap" melenggang kangkung.

Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan oleh ILEA adalah pendekatan "mengejar uang" yang dianggap sebagai darahnya kejahatan. Ia tidak lagi harus membuktikan kejahatan asalnya tetapi lebih mencoba untuk mengejar harta kekayaan hasil kejahatan. Instrumen Anti pencucian uang kerap dipakai untuk melakukan hal tersebut.

Hal menarik dalam instrumen anti pencucian uang ini adalah memberi ruang kerja sama internasional yang hal ini sesuai dengan tipologi kejahatan kehutanan yang juga lintas negara. Instrumen anti pencucian uang berhubungan erat dengan sistem keuangan internasional di mana para penyimpan harta kekayaan hasil kejahatan bertumpu padanya.

Instrumen anti pencucian uang bergerak di wilayah internasional dan nasional..

Definisi

"Pencucian uang" sejatinya bukanlah istilah hukum, namun ia dipakai secara luas untuk menyebut suatu perbuatan apapun yang tujuannya adalah: "merubah uang haram menjadi uang sah/halal". Definisi pencucian uang atau term yang mewakilinya bisa ditemukan dalam konvensi internasional seperti UN Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, dan UN Convention Against Transnational Organized Crime.

Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime, pencucian uang adalah : "The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime." Sementara UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tidak secara spesific menyebut "Money Laundering" hanya saja ada beberapa pasalnya yang bisa dikaitkan dengan usaha pencegahan pencucian uang, misalnya saja Pasal 5 tentang penyitaan [consfiscation].

Dalam peraturan perundangan di Indonesia [ UU No 15/2002 jo. UU no. 25 tahun 2003], pencucian uang didefinisikan sebagai: "Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

   

Peraturan Tingkat Regional dan Internasional

Peraturan di Tingkat Nasional

  • Model Law on Money Laundering and Financing of Terrorism

    Model Regulasi tentang Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme ini merupakan hasil dari kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the International Monetary Fund (IMF). Model ini diluncurkan pada 1 Desember 2005 dan menggantikan model regulasi untuk pemcucian uang bagi negara-negara yang menganut sistem civil law yang juga disusun oleh UNODC pada 1999.

    download di sini: UNODC and IMF Model Legislation.
    Lihat UNODC untuk informasi lebih lanjut serta Model regulasi sebelumnya yang dibuat oleh UNODC.
     
  • International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

    Perjanjian Internasional untuk Pengurangan pembiayaan Terorisme ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB dengan resolusi no. 54/109 pada 9 Desember 1999 dan mulai berlaku pada 10 April 2002.

    selengkapnya United Nation....

[Selanjutnya.....]

 
  • Kebijakan Nasional Umum Perihal Pencucian Uang

    selengkapnya PPATK...
     

  • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

    download di sini....
     

  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

    download di sini....

[Selanjutnya......]  

Best Practices/Manual

  • Internal Revenue Services, Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act. [pertama kali diterbitkan oleh the Justice Dept, Criminal Division, USA, pada Oktober 1983]  

    download di sini....
     

  • FATF Best Practice Paper on Trade Based Money Laundering, 20 June 2008

    download dari FATF.....

    FATF GUIDANCE ON THE RISK-BASED APPROACH TO COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING: High Level Principles and Procedures   

    download di sini....

[Selanjutnya.......]

Aparat Penegak Hukum

Instrumen Anti Pencucian Uang

Selama ini, penegakan hukum untuk kejahatan kehutanan bertumpu pada "mengejar kayu" di mana aparat penegak hukum berusaha mencegah dan menahan peredaran kayu illegal dan menjadikannya sebagai bukti kejahatan di pengadilan. Kerap kali pendekatan penegakan hukum model ini menjerat 'maling-maling kecil' dan membiarkan "penjahat kelas kakap" melenggang kangkung.

Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan oleh ILEA adalah pendekatan "mengejar uang" yang dianggap sebagai darahnya kejahatan. Ia tidak lagi harus membuktikan kejahatan asalnya tetapi lebih mencoba untuk mengejar harta kekayaan hasil kejahatan. Instrumen Anti pencucian uang kerap dipakai untuk melakukan hal tersebut.

Hal menarik dalam instrumen anti pencucian uang ini adalah memberi ruang kerja sama internasional yang hal ini sesuai dengan tipologi kejahatan kehutanan yang juga lintas negara. Instrumen anti pencucian uang berhubungan erat dengan sistem keuangan internasional di mana para penyimpan harta kekayaan hasil kejahatan bertumpu padanya.

Instrumen anti pencucian uang bergerak di wilayah internasional dan nasional..

Definisi

"Pencucian uang" sejatinya bukanlah istilah hukum, namun ia dipakai secara luas untuk menyebut suatu perbuatan apapun yang tujuannya adalah: "merubah uang haram menjadi uang sah/halal". Definisi pencucian uang atau term yang mewakilinya bisa ditemukan dalam konvensi internasional seperti UN Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, dan UN Convention Against Transnational Organized Crime.

Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime, pencucian uang adalah : "The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime." Sementara UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tidak secara spesific menyebut "Money Laundering" hanya saja ada beberapa pasalnya yang bisa dikaitkan dengan usaha pencegahan pencucian uang, misalnya saja Pasal 5 tentang penyitaan [consfiscation].

Dalam peraturan perundangan di Indonesia [ UU No 15/2002 jo. UU no. 25 tahun 2003], pencucian uang didefinisikan sebagai: "Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

   

Peraturan Tingkat Regional dan Internasional

Peraturan di Tingkat Nasional

  • Model Law on Money Laundering and Financing of Terrorism

    Model Regulasi tentang Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme ini merupakan hasil dari kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the International Monetary Fund (IMF). Model ini diluncurkan pada 1 Desember 2005 dan menggantikan model regulasi untuk pemcucian uang bagi negara-negara yang menganut sistem civil law yang juga disusun oleh UNODC pada 1999.

    download di sini: UNODC and IMF Model Legislation.
    Lihat UNODC untuk informasi lebih lanjut serta Model regulasi sebelumnya yang dibuat oleh UNODC.
     
  • International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

    Perjanjian Internasional untuk Pengurangan pembiayaan Terorisme ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB dengan resolusi no. 54/109 pada 9 Desember 1999 dan mulai berlaku pada 10 April 2002.

    selengkapnya United Nation....

[Selanjutnya.....]

 
  • Kebijakan Nasional Umum Perihal Pencucian Uang

    selengkapnya PPATK...
     

  • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

    download di sini....
     

  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

    download di sini....

[Selanjutnya......]  

Best Practices/Manual

  • Internal Revenue Services, Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act. [pertama kali diterbitkan oleh the Justice Dept, Criminal Division, USA, pada Oktober 1983]  

    download di sini....
     

  • FATF Best Practice Paper on Trade Based Money Laundering, 20 June 2008

    download dari FATF.....

    FATF GUIDANCE ON THE RISK-BASED APPROACH TO COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING: High Level Principles and Procedures   

    download di sini....

[Selanjutnya.......]

Aparat Penegak Hukum