In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Penegakkan Hukum » Anti Korupsi » Perjanjian Internasional
Perjanjian Regional/Internasional
  • UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption

    Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan korupsi baik dalam sektor publik meupun swasta. Konvensi ini dipandang pula sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas negara.

    Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum, kerjasama internasional dan pengembalian aset.

    Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.

    selengkapnya UNODC....

    download Konvensi....
     

  • The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols

    Konvensi yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan resolusi 55/25 pada 15 November 2000 ini, merupakan intrumen hukum internasional utama dalam melawan organisasi kejahatan transnasional. Konvensi ini pertama kali dibuka untuk ditandatangani oleh anggota PBB pada saat Konverensi Politik Tingkat Tinggi yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu yang dilaksanakan di Palermo, Italy, pada 12-15 December 2000 [sehingga kerap kali konvensi ini disebut sebagai Konvensi Palermo] dan berlaku pada 29 September 2003.

    selengkapnya UNODC....

    download konvensi...

  • OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Tujuan dari perjanjian OECD ini adalah mencegah dan bahkan mengkriminalkan penyuapan pada pejabat publik asing yang kerap hadir dalam transaksi bisnis. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1999 dan mengikat semua anggota yang menandatanganinya, yang terdiri dari 30 negara OECD dan 5 negara bukan anggota OECD[Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, and Slovenia].

selengkapnya OECD....

[Seterusnya....]

Kembali ke Anti Korupsi......

 

Perjanjian Regional/Internasional
  • UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption

    Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan korupsi baik dalam sektor publik meupun swasta. Konvensi ini dipandang pula sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas negara.

    Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum, kerjasama internasional dan pengembalian aset.

    Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.

    selengkapnya UNODC....

    download Konvensi....
     

  • The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols

    Konvensi yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan resolusi 55/25 pada 15 November 2000 ini, merupakan intrumen hukum internasional utama dalam melawan organisasi kejahatan transnasional. Konvensi ini pertama kali dibuka untuk ditandatangani oleh anggota PBB pada saat Konverensi Politik Tingkat Tinggi yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu yang dilaksanakan di Palermo, Italy, pada 12-15 December 2000 [sehingga kerap kali konvensi ini disebut sebagai Konvensi Palermo] dan berlaku pada 29 September 2003.

    selengkapnya UNODC....

    download konvensi...

  • OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Tujuan dari perjanjian OECD ini adalah mencegah dan bahkan mengkriminalkan penyuapan pada pejabat publik asing yang kerap hadir dalam transaksi bisnis. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1999 dan mengikat semua anggota yang menandatanganinya, yang terdiri dari 30 negara OECD dan 5 negara bukan anggota OECD[Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, and Slovenia].

selengkapnya OECD....

[Seterusnya....]

Kembali ke Anti Korupsi......