|
 |
| Instrumen » Penegakkan Hukum » Anti Korupsi » Perjanjian Internasional |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
| Perjanjian Regional/Internasional |
- UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption
Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah
ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah
meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional
pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan
korupsi baik dalam sektor publik meupun swasta. Konvensi ini dipandang pula
sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana
seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga
menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan
korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya
pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas
negara.
Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum,
kerjasama internasional dan pengembalian aset.
Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara
Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.
selengkapnya
UNODC....
download
Konvensi....
- The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its
Protocols
Konvensi yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan resolusi 55/25
pada 15 November 2000 ini, merupakan intrumen hukum internasional utama
dalam melawan organisasi kejahatan transnasional. Konvensi ini pertama
kali dibuka untuk ditandatangani oleh anggota PBB pada saat Konverensi
Politik Tingkat Tinggi yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu yang
dilaksanakan di Palermo, Italy, pada 12-15 December 2000 [sehingga kerap
kali konvensi ini disebut sebagai Konvensi Palermo] dan berlaku pada
29 September 2003.
selengkapnya UNODC....
download konvensi...
- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions
Tujuan dari perjanjian OECD ini adalah mencegah dan bahkan
mengkriminalkan penyuapan pada pejabat publik asing yang kerap hadir dalam
transaksi bisnis. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1999 dan mengikat semua
anggota yang menandatanganinya, yang terdiri dari 30 negara OECD dan 5
negara bukan anggota OECD[Argentina, Brazil,
Bulgaria, Chile, and Slovenia].
selengkapnya OECD....
[Seterusnya....]
|
|
Kembali ke
Anti Korupsi...... |
| Perjanjian Regional/Internasional |
- UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption
Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah
ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah
meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional
pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan
korupsi baik dalam sektor publik meupun swasta. Konvensi ini dipandang pula
sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana
seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga
menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan
korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya
pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas
negara.
Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum,
kerjasama internasional dan pengembalian aset.
Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara
Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.
selengkapnya
UNODC....
download
Konvensi....
- The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its
Protocols
Konvensi yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan resolusi 55/25
pada 15 November 2000 ini, merupakan intrumen hukum internasional utama
dalam melawan organisasi kejahatan transnasional. Konvensi ini pertama
kali dibuka untuk ditandatangani oleh anggota PBB pada saat Konverensi
Politik Tingkat Tinggi yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu yang
dilaksanakan di Palermo, Italy, pada 12-15 December 2000 [sehingga kerap
kali konvensi ini disebut sebagai Konvensi Palermo] dan berlaku pada
29 September 2003.
selengkapnya UNODC....
download konvensi...
- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions
Tujuan dari perjanjian OECD ini adalah mencegah dan bahkan
mengkriminalkan penyuapan pada pejabat publik asing yang kerap hadir dalam
transaksi bisnis. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1999 dan mengikat semua
anggota yang menandatanganinya, yang terdiri dari 30 negara OECD dan 5
negara bukan anggota OECD[Argentina, Brazil,
Bulgaria, Chile, and Slovenia].
selengkapnya OECD....
[Seterusnya....]
|
|
Kembali ke
Anti Korupsi...... |
|