In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Penegakkan Hukum » Anti Korupsi » Peraturan Korupsi Nasional
Peraturan Korupsi Di Tingkat Nasional
Instrumen Pencegahan
  • Undang-undang No 5/2009 tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
     
  • Tata cara dan sistem pelaporan harta kekayaan dan pemberian:

    selengkapnya di KPK.... 
     

  • Pedoman Umum Good Coorporate Governance

    selengkapnya di KPK.....

 

Proses Penegakkan Hukum

Dalam proses penegakkan hukum dalam bidang korupsi, di Indonesia dikenal dua cara: cara konvensional dan cara luar biasa. Cara konvensional ini merupakan cara yang biasa dilakukan dengan melewati proses dari kepolisian kemudian masuk ke kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan umum. Sementara cara luar biasa dilakukan dengan melibatkan KPK yang langsung melimpahkan kasus ke pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi. Instrumennya sendiri tidak jauh beda hanya aktor penegak hukum dan pengadilannya yang berbeda.

Berikut instrumen yang bisa dipakai dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi:

  • Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pencegahan korupsi:

    selengkapnya di KPK....

  • Kumpulan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    selengkapnya di KPK....

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    Baca online asiamaya.com
    Download: KUHP
     
  • Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
     
  • Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
     

Kembali ke Anti Korupsi.............

 

 
 

 

Peraturan Korupsi Di Tingkat Nasional
Instrumen Pencegahan
  • Undang-undang No 5/2009 tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
     
  • Tata cara dan sistem pelaporan harta kekayaan dan pemberian:

    selengkapnya di KPK.... 
     

  • Pedoman Umum Good Coorporate Governance

    selengkapnya di KPK.....

 

Proses Penegakkan Hukum

Dalam proses penegakkan hukum dalam bidang korupsi, di Indonesia dikenal dua cara: cara konvensional dan cara luar biasa. Cara konvensional ini merupakan cara yang biasa dilakukan dengan melewati proses dari kepolisian kemudian masuk ke kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan umum. Sementara cara luar biasa dilakukan dengan melibatkan KPK yang langsung melimpahkan kasus ke pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi. Instrumennya sendiri tidak jauh beda hanya aktor penegak hukum dan pengadilannya yang berbeda.

Berikut instrumen yang bisa dipakai dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi:

  • Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pencegahan korupsi:

    selengkapnya di KPK....

  • Kumpulan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    selengkapnya di KPK....

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    Baca online asiamaya.com
    Download: KUHP
     
  • Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
     
  • Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
     

Kembali ke Anti Korupsi.............