In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Pengendalian Internal » Pengendalian Internal
Instrumen Pengendalian Internal

a. GIS - Geographic Information System

GIS adalah sebuah alat yang dipakai untuk memahami geografi sebuah kawasan. Ia merupakan kumpulan dari alat-alat hardware, software dan data lainnya yang dipergunakan untuk mencandra, mengelola, menganalisa dan sekaligus menampilkan berbagai bentuk informasi geografi. GIS ini selalu disederhanakan dengan peta, padahal, GIS sebenarnya bisa dilihat dari tiga segi: database, peta dan model.

GIS semakin sering dipakai dalam mencandra wilayah hutan dan dipandang mempunyai peran penting dalam mengarahkan para pihak untuk mengelola hutan dengan lebih berkelanjutan. Ia sekaligus juga menjadi alat kontrol yang efektif untuk mengukur sudah sejauh mana hutan dikelola dengan berkelanjutan oleh para pihak yang berkepentingan dengan hutan.

Dalam Konsep ILEA, GIS merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk mengetahui laju deforestasi serta degradasi hutan dan menampilkannya dalam wujud yang bisa dipahami orang biasa.

See example: Riau forest cover 2004 - 2007

selengkapnya.....
 

b. Sertifikasi Hutan

Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi tersebut.

Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.....

selengkapnya....

c. VPA - Voluntary Partnership Agreements

VPA merupakan sebuah program sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang dipanen dan berasal dari sumber legal yang dapat diimpor ke Uni Eropa dari negara-negara pengekspor yang telah setuju untuk mengambil bagian dalam skema ini. VPA ini didalamnya akan mencakup kesepakatan akan tindakan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menangguhkan perdagangan kayu ilegal, terutama dengan skema perijinan untuk memeriksa legalitas kayu. Kesepakatan yang lebih baik juga akan mendorong penegakan hukum di bidang kehutanan dan mempromosikan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.

Klasula kesepakatan akan memadukan berbagai elemen yang luas dan bersifat lintas sektoral. Namun demikian, setiap negara dapat bernegosiasi tentang klausula dalam perjanjian dan juga dapat menekankan pada tema khusus berupa kondisi mereka. Elemen tersebut adalah : [1]. Definisi kayu legal; [2]. Sistem verifikasi legalitas; [3] sistem lacak balak; [4] sistem perijinan; [5] sistem pengawasan yang independen.

selengkapnya di European Commission.....
Perkembangan terkini VPA bisa dilihat di The European Forest Institute

d. Amandement Lacey Act tahun 2008

Sebelum amandemen baru pada tahun 2008, The Lacey Act tidak berlaku bagi semua perdagangan tanaman internasional, termasuk kayu atau produk kayu. Sebelumnya, The Lacey Act hanya melindungi tanaman asli Amerika Serikat yang tercantum dalam salah satu dari tiga lampiran CITES atau yang dilindungi oleh hukum AS menyatakan pelestarian spesies terancam dengan kepunahan. Dengan amandemen tahun 2008 tersebut, The Lacey Act memperluas jangkauan yurisdikasi undang-undangnya untuk mencakup juga produk, termasuk kayu yang berasal dari tanaman yang dipanen secara ilegal di negara asal dan dibawa ke Amerika Serikat, baik langsung maupun melalui produk-produk yang terlebih dahulu diolah, termasuk produk-produk yang diolah di negara-negara lain di luar negara di mana tanaman itu dipanen secara ilegal.

download Amended Lacey Act 2008

selengkapnya di WRI....

e. Hasil Riset

Hasil riset yang dilakukan baik oleh lembaga penelitian, LSM, individu yang mendorong agar hutan dikelola dengan lebih baik, bisa dijadikan salah satu instrumen pengendalian internal. Hasil riset ini bisa menjadi pertanda awal apakah kawasan hutan tertentu telah dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

selengkapnya di ILEA....

f. Investigasi LSM

Investigasi yang dilakukan oleh LSM yang terkait kehutanan dapat dijadikan pijakan yang kokoh bagi pihak yang berwenang untuk menelusuri lebih jauh kebenaran yang diungkapkan dalam investigasi itu. Sekalipun tidak mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam penegakkan hukum, keberadaan LSM telah dipandang sebagai institusi yang penting dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

ILEA sendiri mempunyai partner penting di dua provinsi yang telah lama dijadikan barometer pengelolaan hutan di Indonesia, yakni Kalimantan Timur dan Riau. Hasil kerjasama dengan partner ini bisa dilihat di bawah:

- Jikalahari

- IHSA Kaltim

g. EITI (Extractive Industries Transparencies Initiative)

EITI merupakan satu standar global yang bersifat sukarela untuk mendorong keterbukaan pendapatan pendapatan pada tingkat lokal, yakni negara. Standar yang disusun oleh EITI mendorong pemerintah, industri ekstraktif, masyarakat madani, serta investor dan lembaga internasional untuk bekerja sama mengembangkan satu kerangka kerja yang disetujui mengenai keterbukaan informasi dalam penerimaan dan pembayaran dari industri ekstraktif. EITI telah mengembangkan satu metodologi yang simpel namun akurat untuk mengawasi dan menyamakan antara pembayaran dari perusahaan dengan penerimaan negara. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara tersebut dapat dipergunakan dalam cara dan tujuan yang efektif dan tepat sasaran dan menghindari resiko terjadinya penyalahgunaan dana yang didapat dari sektor industri ekstraktif.

Selengkapnya di ILEA.......

Kembali ke Instrumen Kontrol Internal................

Instrumen Pengendalian Internal

a. GIS - Geographic Information System

GIS adalah sebuah alat yang dipakai untuk memahami geografi sebuah kawasan. Ia merupakan kumpulan dari alat-alat hardware, software dan data lainnya yang dipergunakan untuk mencandra, mengelola, menganalisa dan sekaligus menampilkan berbagai bentuk informasi geografi. GIS ini selalu disederhanakan dengan peta, padahal, GIS sebenarnya bisa dilihat dari tiga segi: database, peta dan model.

GIS semakin sering dipakai dalam mencandra wilayah hutan dan dipandang mempunyai peran penting dalam mengarahkan para pihak untuk mengelola hutan dengan lebih berkelanjutan. Ia sekaligus juga menjadi alat kontrol yang efektif untuk mengukur sudah sejauh mana hutan dikelola dengan berkelanjutan oleh para pihak yang berkepentingan dengan hutan.

Dalam Konsep ILEA, GIS merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk mengetahui laju deforestasi serta degradasi hutan dan menampilkannya dalam wujud yang bisa dipahami orang biasa.

See example: Riau forest cover 2004 - 2007

selengkapnya.....
 

b. Sertifikasi Hutan

Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi tersebut.

Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.....

selengkapnya....

c. VPA - Voluntary Partnership Agreements

VPA merupakan sebuah program sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang dipanen dan berasal dari sumber legal yang dapat diimpor ke Uni Eropa dari negara-negara pengekspor yang telah setuju untuk mengambil bagian dalam skema ini. VPA ini didalamnya akan mencakup kesepakatan akan tindakan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menangguhkan perdagangan kayu ilegal, terutama dengan skema perijinan untuk memeriksa legalitas kayu. Kesepakatan yang lebih baik juga akan mendorong penegakan hukum di bidang kehutanan dan mempromosikan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.

Klasula kesepakatan akan memadukan berbagai elemen yang luas dan bersifat lintas sektoral. Namun demikian, setiap negara dapat bernegosiasi tentang klausula dalam perjanjian dan juga dapat menekankan pada tema khusus berupa kondisi mereka. Elemen tersebut adalah : [1]. Definisi kayu legal; [2]. Sistem verifikasi legalitas; [3] sistem lacak balak; [4] sistem perijinan; [5] sistem pengawasan yang independen.

selengkapnya di European Commission.....
Perkembangan terkini VPA bisa dilihat di The European Forest Institute

d. Amandement Lacey Act tahun 2008

Sebelum amandemen baru pada tahun 2008, The Lacey Act tidak berlaku bagi semua perdagangan tanaman internasional, termasuk kayu atau produk kayu. Sebelumnya, The Lacey Act hanya melindungi tanaman asli Amerika Serikat yang tercantum dalam salah satu dari tiga lampiran CITES atau yang dilindungi oleh hukum AS menyatakan pelestarian spesies terancam dengan kepunahan. Dengan amandemen tahun 2008 tersebut, The Lacey Act memperluas jangkauan yurisdikasi undang-undangnya untuk mencakup juga produk, termasuk kayu yang berasal dari tanaman yang dipanen secara ilegal di negara asal dan dibawa ke Amerika Serikat, baik langsung maupun melalui produk-produk yang terlebih dahulu diolah, termasuk produk-produk yang diolah di negara-negara lain di luar negara di mana tanaman itu dipanen secara ilegal.

download Amended Lacey Act 2008

selengkapnya di WRI....

e. Hasil Riset

Hasil riset yang dilakukan baik oleh lembaga penelitian, LSM, individu yang mendorong agar hutan dikelola dengan lebih baik, bisa dijadikan salah satu instrumen pengendalian internal. Hasil riset ini bisa menjadi pertanda awal apakah kawasan hutan tertentu telah dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

selengkapnya di ILEA....

f. Investigasi LSM

Investigasi yang dilakukan oleh LSM yang terkait kehutanan dapat dijadikan pijakan yang kokoh bagi pihak yang berwenang untuk menelusuri lebih jauh kebenaran yang diungkapkan dalam investigasi itu. Sekalipun tidak mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam penegakkan hukum, keberadaan LSM telah dipandang sebagai institusi yang penting dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

ILEA sendiri mempunyai partner penting di dua provinsi yang telah lama dijadikan barometer pengelolaan hutan di Indonesia, yakni Kalimantan Timur dan Riau. Hasil kerjasama dengan partner ini bisa dilihat di bawah:

- Jikalahari

- IHSA Kaltim

g. EITI (Extractive Industries Transparencies Initiative)

EITI merupakan satu standar global yang bersifat sukarela untuk mendorong keterbukaan pendapatan pendapatan pada tingkat lokal, yakni negara. Standar yang disusun oleh EITI mendorong pemerintah, industri ekstraktif, masyarakat madani, serta investor dan lembaga internasional untuk bekerja sama mengembangkan satu kerangka kerja yang disetujui mengenai keterbukaan informasi dalam penerimaan dan pembayaran dari industri ekstraktif. EITI telah mengembangkan satu metodologi yang simpel namun akurat untuk mengawasi dan menyamakan antara pembayaran dari perusahaan dengan penerimaan negara. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara tersebut dapat dipergunakan dalam cara dan tujuan yang efektif dan tepat sasaran dan menghindari resiko terjadinya penyalahgunaan dana yang didapat dari sektor industri ekstraktif.

Selengkapnya di ILEA.......

Kembali ke Instrumen Kontrol Internal................