|
 |
| Instrumen » Pengendalian Internal » Pengendalian Internal |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
| Instrumen Pengendalian Internal |
|
a. GIS - Geographic Information System
GIS adalah sebuah alat yang dipakai untuk memahami geografi sebuah kawasan.
Ia merupakan kumpulan dari alat-alat hardware, software dan data lainnya yang
dipergunakan untuk mencandra, mengelola, menganalisa dan sekaligus menampilkan
berbagai bentuk informasi geografi. GIS ini selalu disederhanakan dengan peta,
padahal, GIS sebenarnya bisa dilihat dari tiga segi: database, peta dan model.
GIS semakin sering dipakai dalam mencandra wilayah hutan dan dipandang
mempunyai peran penting dalam mengarahkan para pihak untuk mengelola hutan
dengan lebih berkelanjutan. Ia sekaligus juga menjadi alat kontrol yang efektif
untuk mengukur sudah sejauh mana hutan dikelola dengan berkelanjutan oleh para
pihak yang berkepentingan dengan hutan.
Dalam Konsep ILEA, GIS merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk
mengetahui laju deforestasi serta degradasi hutan dan menampilkannya dalam wujud
yang bisa dipahami orang biasa.
See example: Riau
forest cover 2004 - 2007
selengkapnya.....
|
|
b. Sertifikasi Hutan
Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan
pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti
persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan
akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi
tersebut.
Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang
kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.....
selengkapnya....
|
|
c. VPA - Voluntary Partnership Agreements
VPA merupakan sebuah program sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang
dipanen dan berasal dari sumber legal yang dapat diimpor ke Uni Eropa dari
negara-negara pengekspor yang telah setuju untuk mengambil bagian dalam skema
ini. VPA ini didalamnya akan mencakup kesepakatan akan tindakan dan komitmen
dari kedua belah pihak untuk menangguhkan perdagangan kayu ilegal, terutama
dengan skema perijinan untuk memeriksa legalitas kayu. Kesepakatan yang lebih
baik juga akan mendorong penegakan hukum di bidang kehutanan dan mempromosikan
pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.
Klasula kesepakatan akan memadukan berbagai elemen yang luas dan bersifat lintas
sektoral. Namun demikian, setiap negara dapat bernegosiasi tentang klausula
dalam perjanjian dan juga dapat menekankan pada tema khusus berupa kondisi
mereka. Elemen tersebut adalah : [1]. Definisi kayu legal; [2]. Sistem
verifikasi legalitas; [3] sistem lacak balak; [4] sistem perijinan; [5] sistem
pengawasan yang independen.
selengkapnya di
European Commission.....
Perkembangan terkini VPA bisa dilihat di
The European Forest Institute |
|
d. Amandement Lacey Act tahun 2008
Sebelum amandemen baru pada tahun 2008, The Lacey Act tidak berlaku bagi
semua perdagangan tanaman internasional, termasuk kayu atau produk kayu.
Sebelumnya, The Lacey Act hanya melindungi tanaman asli Amerika Serikat yang
tercantum dalam salah satu dari tiga lampiran CITES atau yang dilindungi oleh
hukum AS menyatakan pelestarian spesies terancam dengan kepunahan. Dengan
amandemen tahun 2008 tersebut, The Lacey Act memperluas jangkauan yurisdikasi
undang-undangnya untuk mencakup juga produk, termasuk kayu yang berasal dari
tanaman yang dipanen secara ilegal di negara asal dan dibawa ke Amerika Serikat,
baik langsung maupun melalui produk-produk yang terlebih dahulu diolah, termasuk
produk-produk yang diolah di negara-negara lain di luar negara di mana tanaman
itu dipanen secara ilegal.
download
Amended Lacey Act 2008
selengkapnya di WRI.... |
|
e. Hasil Riset
Hasil riset yang dilakukan baik oleh lembaga penelitian, LSM, individu
yang mendorong agar hutan dikelola dengan lebih baik, bisa dijadikan salah
satu instrumen pengendalian internal. Hasil riset ini bisa menjadi pertanda
awal apakah kawasan hutan tertentu telah dikelola secara baik dan
berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
selengkapnya di
ILEA.... |
|
f. Investigasi LSM
Investigasi yang dilakukan oleh LSM yang terkait kehutanan dapat
dijadikan pijakan yang kokoh bagi pihak yang berwenang untuk menelusuri
lebih jauh kebenaran yang diungkapkan dalam investigasi itu. Sekalipun tidak
mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam penegakkan hukum,
keberadaan LSM telah dipandang sebagai institusi yang penting dalam
mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.
ILEA sendiri mempunyai partner penting di dua provinsi yang telah lama
dijadikan barometer pengelolaan hutan di Indonesia, yakni Kalimantan Timur
dan Riau. Hasil kerjasama dengan partner ini bisa dilihat di bawah:
-
Jikalahari
- IHSA Kaltim |
|
g. EITI (Extractive Industries Transparencies Initiative)
EITI merupakan satu standar global yang bersifat sukarela untuk mendorong keterbukaan pendapatan pendapatan pada tingkat lokal, yakni negara. Standar yang disusun oleh EITI mendorong pemerintah, industri ekstraktif, masyarakat madani, serta investor dan lembaga internasional untuk bekerja sama mengembangkan satu kerangka kerja yang disetujui mengenai keterbukaan informasi dalam penerimaan dan pembayaran dari industri ekstraktif.
EITI telah mengembangkan satu metodologi yang simpel namun akurat untuk mengawasi dan menyamakan antara pembayaran dari perusahaan dengan penerimaan negara. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara tersebut dapat dipergunakan dalam cara dan tujuan yang efektif dan tepat sasaran dan menghindari resiko terjadinya penyalahgunaan dana yang didapat dari sektor industri ekstraktif.
Selengkapnya di
ILEA....... |
|
Kembali ke
Instrumen Kontrol Internal................ |
| Instrumen Pengendalian Internal |
|
a. GIS - Geographic Information System
GIS adalah sebuah alat yang dipakai untuk memahami geografi sebuah kawasan.
Ia merupakan kumpulan dari alat-alat hardware, software dan data lainnya yang
dipergunakan untuk mencandra, mengelola, menganalisa dan sekaligus menampilkan
berbagai bentuk informasi geografi. GIS ini selalu disederhanakan dengan peta,
padahal, GIS sebenarnya bisa dilihat dari tiga segi: database, peta dan model.
GIS semakin sering dipakai dalam mencandra wilayah hutan dan dipandang
mempunyai peran penting dalam mengarahkan para pihak untuk mengelola hutan
dengan lebih berkelanjutan. Ia sekaligus juga menjadi alat kontrol yang efektif
untuk mengukur sudah sejauh mana hutan dikelola dengan berkelanjutan oleh para
pihak yang berkepentingan dengan hutan.
Dalam Konsep ILEA, GIS merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk
mengetahui laju deforestasi serta degradasi hutan dan menampilkannya dalam wujud
yang bisa dipahami orang biasa.
See example: Riau
forest cover 2004 - 2007
selengkapnya.....
|
|
b. Sertifikasi Hutan
Sertifikasi merupakan cara pengelolaan sumberdaya hutan dengan pendekatan
pasar. Dengan cara seperti ini kesadaran pelaku bisnis untuk mengikuti
persyaratan dalam sebuah sistem sertifikasi didasarkan pada adanya permintaan
akan produk-produk [kayu] yang menjadi dasar lahirnya sistem sertifikasi
tersebut.
Berikut adalah beberapa lembaga yang membuat sistem sertifikasi dalam bidang
kehutanan. Masing-masing lembaga mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya.....
selengkapnya....
|
|
c. VPA - Voluntary Partnership Agreements
VPA merupakan sebuah program sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang
dipanen dan berasal dari sumber legal yang dapat diimpor ke Uni Eropa dari
negara-negara pengekspor yang telah setuju untuk mengambil bagian dalam skema
ini. VPA ini didalamnya akan mencakup kesepakatan akan tindakan dan komitmen
dari kedua belah pihak untuk menangguhkan perdagangan kayu ilegal, terutama
dengan skema perijinan untuk memeriksa legalitas kayu. Kesepakatan yang lebih
baik juga akan mendorong penegakan hukum di bidang kehutanan dan mempromosikan
pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.
Klasula kesepakatan akan memadukan berbagai elemen yang luas dan bersifat lintas
sektoral. Namun demikian, setiap negara dapat bernegosiasi tentang klausula
dalam perjanjian dan juga dapat menekankan pada tema khusus berupa kondisi
mereka. Elemen tersebut adalah : [1]. Definisi kayu legal; [2]. Sistem
verifikasi legalitas; [3] sistem lacak balak; [4] sistem perijinan; [5] sistem
pengawasan yang independen.
selengkapnya di
European Commission.....
Perkembangan terkini VPA bisa dilihat di
The European Forest Institute |
|
d. Amandement Lacey Act tahun 2008
Sebelum amandemen baru pada tahun 2008, The Lacey Act tidak berlaku bagi
semua perdagangan tanaman internasional, termasuk kayu atau produk kayu.
Sebelumnya, The Lacey Act hanya melindungi tanaman asli Amerika Serikat yang
tercantum dalam salah satu dari tiga lampiran CITES atau yang dilindungi oleh
hukum AS menyatakan pelestarian spesies terancam dengan kepunahan. Dengan
amandemen tahun 2008 tersebut, The Lacey Act memperluas jangkauan yurisdikasi
undang-undangnya untuk mencakup juga produk, termasuk kayu yang berasal dari
tanaman yang dipanen secara ilegal di negara asal dan dibawa ke Amerika Serikat,
baik langsung maupun melalui produk-produk yang terlebih dahulu diolah, termasuk
produk-produk yang diolah di negara-negara lain di luar negara di mana tanaman
itu dipanen secara ilegal.
download
Amended Lacey Act 2008
selengkapnya di WRI.... |
|
e. Hasil Riset
Hasil riset yang dilakukan baik oleh lembaga penelitian, LSM, individu
yang mendorong agar hutan dikelola dengan lebih baik, bisa dijadikan salah
satu instrumen pengendalian internal. Hasil riset ini bisa menjadi pertanda
awal apakah kawasan hutan tertentu telah dikelola secara baik dan
berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
selengkapnya di
ILEA.... |
|
f. Investigasi LSM
Investigasi yang dilakukan oleh LSM yang terkait kehutanan dapat
dijadikan pijakan yang kokoh bagi pihak yang berwenang untuk menelusuri
lebih jauh kebenaran yang diungkapkan dalam investigasi itu. Sekalipun tidak
mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam penegakkan hukum,
keberadaan LSM telah dipandang sebagai institusi yang penting dalam
mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.
ILEA sendiri mempunyai partner penting di dua provinsi yang telah lama
dijadikan barometer pengelolaan hutan di Indonesia, yakni Kalimantan Timur
dan Riau. Hasil kerjasama dengan partner ini bisa dilihat di bawah:
-
Jikalahari
- IHSA Kaltim |
|
g. EITI (Extractive Industries Transparencies Initiative)
EITI merupakan satu standar global yang bersifat sukarela untuk mendorong keterbukaan pendapatan pendapatan pada tingkat lokal, yakni negara. Standar yang disusun oleh EITI mendorong pemerintah, industri ekstraktif, masyarakat madani, serta investor dan lembaga internasional untuk bekerja sama mengembangkan satu kerangka kerja yang disetujui mengenai keterbukaan informasi dalam penerimaan dan pembayaran dari industri ekstraktif.
EITI telah mengembangkan satu metodologi yang simpel namun akurat untuk mengawasi dan menyamakan antara pembayaran dari perusahaan dengan penerimaan negara. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara tersebut dapat dipergunakan dalam cara dan tujuan yang efektif dan tepat sasaran dan menghindari resiko terjadinya penyalahgunaan dana yang didapat dari sektor industri ekstraktif.
Selengkapnya di
ILEA....... |
|
Kembali ke
Instrumen Kontrol Internal................ |
|