Media Coverage


Fact-Checking CIFOR On Indigenous Rights

Fact-Checking CIFOR On Indigenous Rights

The Center for International Forestry Research (CIFOR) held a press conference during COP 23 in Bonn to launch a new publication, “Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation.”

But the research underlying this sensationalistic headline is fundamentally flawed. Not only is their publication factually wrong in many places, but the peer-review process failed to identify numerous weaknesses in the analysis. A rights-based approach for REDD+ was already enshrined in the UNFCCC COP 19’s decision on the Warsaw Framework for REDD+ in 2013. One could argue that it actually goes even further back to the Cancun Safeguard decision at COP 16 in 2010.


Alih Fungsi Lahan Ancam Potensi Karbon dari Hutan Bakau

Alih Fungsi Lahan Ancam Potensi Karbon dari Hutan Bakau

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sebaran ekosistem bakau terluas di dunia. Tercatat, dari 16,53 juta hektare bakau di dunia, lebih dari 20 persen atau 3,49 juta hektare hutan bakau tumbuh di sepanjang 95 ribu kilometer pesisir Indonesia. Dari luasan itu, sejumlah 1,67 juta hektare dalam kondisi baik dan 1,82 juta hektare hutan bakau dalam kondisi rusak.

Menurut data Center for International Forestry Research atau CIFOR, saat ini ekosistem bakau mengalami tekanan dengan ancaman laju degradasi yang tinggi mencapai 52 ribu hektare per tahun. Ancaman tersebut berupa alih fungsi lahan untuk industri, permukiman, tambak, pencemaran limbah domestik, limbah berbahaya lainnya, illegal logging, dan lain-lan.


Hutan Mangrove Rusak, Indonesia Kehilangan Potensi Karbon Senilai USD 3,1 Miliar

Hutan Mangrove Rusak, Indonesia Kehilangan Potensi Karbon Senilai USD 3,1 Miliar

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sebaran ekosistem mangrove terluas di dunia. Tercatat dari 16,53 juta hektar  mangrove di dunia, lebih dari 20 persen atau 3,49 juta hektare hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia. Dari luasan itu, sejumlah 1,67 juta ha dalam kondisi baik dan 1,82 juta ha dalam kondisi rusak.
Menurut data Center for International Forestry Research atau CIFOR, saat ini ekosistem mangrove mengalami tekanan dengan ancaman laju degradasi yang tinggi mencapai 52.000 ha pertahun. Ancaman tersebut berupa alih fungsi lahan, untuk industri, pemukiman, dan tambak, pencemaran limbah domestik, limbah berbahaya lainnya, illegal logging dan lain-lan.

Moratorium Sawit Hanya Dua Tahun, Cukupkah buat Benahi Tata Kelola?

Moratorium Sawit Hanya Dua Tahun, Cukupkah buat Benahi Tata Kelola?

Memasuki penghujung 2017, aturan moratorium sawit– sudah proses pasca Presiden Joko Widodo, mengumumkan rencana itu April 2016—belum juga keluar. Dari beberapa bahasan lintas kementerian, muncullah kemungkinan-kemungkinan masa moratorium berlangsung dari lima sampai dua tahun. Teranyar, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian pada agenda Indonesian Palm Oil Conference 2017 bertema Growth Through Productivity Partnership with Smallholders di Bali, awal November lalu menyebutkan Instruksi Presiden mengenai moratorium perkebunan sawit hanya berjenjang waktu dua tahun.

Herry Purnomo, peneliti Cifor mengatakan, banyak masalah mendasar terkait sawit di Indonesia. Moratorium sawit memiliki pengaruh cukup baik, katanya, sebaiknya pemerintah melakukan pembenahan status lahan terlebih dahulu. Dari 12 juta hektar lahan perkebunan sawit belum termasuk lahan ilegal, lahan yang sudah terverifikasi tidak sampai 20%.


‘Borneo Atlas’ to help palm oil buyers check on forest damage

‘Borneo Atlas’ to help palm oil buyers check on forest damage

Researchers have created for the first time a detailed map that will help buyers and consumers of palm oil work out whether the supply chain is harming forests on the Southeast Asian island of Borneo.

Developed over the past year, the “Borneo Atlas” was unveiled this week by the Indonesia-based Center for International Forestry Research (CIFOR). “It is the most comprehensive data set so far,” David Gaveau, an environmental scientist at CIFOR, told the Thomson Reuters Foundation. Mapping of palm mills is more than 90 percent complete for the whole island, he added.


Benahi Tata Kelola Sawit, Apa Kabar Penguatan Standar ISPO?

Benahi Tata Kelola Sawit, Apa Kabar Penguatan Standar ISPO?

Sejak pertengahan 2016, pemerintah menyuarakan penguatan standar hijau sawit Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) tetapi sampai memasuki penghujung 2017, peraturan Presiden ini belum juga selesai. Proses panjang ini diharapkan bahasan matang hingga mampu memberikan solusi atas kerumitan tata kelola sawit di Indonesia. Terpenting lagi, aturan bisa melibatkan semua kementerian terkait dan dapat terimplemetasi alias bukan aturan tak bergigi.

Herry Purnomo, Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) juga turut merancang standar ini menyebutkan masih perlu penyelerasan lintas kementerian sektoral. Dia contohkan, di mana keterlibatan pemantau independen.


Dosen Fakultas Kehutanan Untan Ikut ASFCC Advanced Writing Workshop Bersama CIFOR di Hanoi

Dosen Fakultas Kehutanan Untan Ikut ASFCC Advanced Writing Workshop Bersama CIFOR di Hanoi

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan CIFOR (center for international forestry research) melaksanakan kegiatan penelitian dengan thema “REDD+, perubahan iklim dan perhutanan sosial”.

Dikatakan Farah Diba wakil dekan 2 Fahutan, kegiatan penelitian CIFOR dan Fakultas Kehutanan dengan program ASFCC (ASEAN Swiss Partnership for Social Forestry and Climate Change) pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Tahun 2017 kegiatan dilaksanakan di Hanoi, 16-22 November dengan thema “ASFCC advanced Writing Workshop”.


LIPI: Emisi Terjadi Akibat Hilangnya Hutan

LIPI: Emisi Terjadi Akibat Hilangnya Hutan

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon 29 persen pada 2030. Sebagian besar penyebab emisi saat ini berasal dari hilangnya hutan dan degradasi. Inilah yang dicermati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satunya di wilayah Malinau, Kalimantan Utara.

Terkait penurunan fungsi hutan di wilayah Malinau, pihaknya mencermati dan melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagai bagian dari penelitian program Insentif Penelitian Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Malinau menjadi lokasi dari penelitian LIPI, di mana kegiatannya meliputi penelitian plot permanen Stasiun Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) dan plot penelitian lainnya di wilayah PT Inhutani II, Malinau.



Top