Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sudah berusia dua tahun. Para petani kecil masih memberi catatan (rapor) merah buat badan ini, terutama soal alokasi anggaran dan target penyaluran dana sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pun menilai dana berjalan tak sesuai mandat UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.
Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan, BPDP belum memiliki kapasitas mencapai pekebun rakyat. “Mengembalikan tujuan dari pengelolaan BPDP-KS ke UU dan konstitusi, bahwa penggunaan dana itu bukan untuk korporasi, tapi peningkatan kapasitas pekebun sawit dan peningkatan perkebunan sawit.”