In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Audit » Audit
Instrumen Audit

Komponen audit akan memproses informasi dari komponen internal control dan informasi dari pihak lain untuk menentukan indicator-indikator berikut :

  • Deforestasi
  • Perubahan Fungsi hutan
  • Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan
  • Estimasi Kerugian Negara
  • Menentukan kecurangan atau kejahatan
Instrumen
Standar Audit Nasional
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

    Sebagai isyarat mengikuti perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, pada awal tahun 2007, BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995 menjadi 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan ‘SPKN’.

    Revisi terhadap SAP 1995 sendiri sudah diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK dalam melakukan pemeriksaan harus mendasarkan diri pada standar pemeriksaaan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    selengkapnya....
     

  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik tersebut memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi. Untuk menegakkan kode etik dimaksud dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

    selengkapnya....
     

  • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

    UU No 15 Tahun 2006 merupakan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1973. Revisi itu didorong karena adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

    Beberapa isu penting dalam UU No 15 tahun 2006 adalah : [1] Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK atas pertimbangan DPR; [2] pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
    diresmikan oleh Presiden; [3] Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu lembaga negara pemeriksa keuangan negara memiliki perwakilan di setiap provinsi.

    selengkapnya...

 

Standar Audit Internasional
  • The WGEA [Working Group on Environmental Auditing] of INTOSAI [International Organization of Supreme Audit Institutions]

    The Working Group on Environmental Auditing (WGEA) berada dibawah organisasi internasional badan Pengawas Keuangan atau INTOSAI [Internayional Organization of Supreme Audit Institutions]. WGEA ini merupakan salah satu dari banyak gugus tugas yang ada di bawah INTOSAI yang mewadahi berbagai macam isu seperti AUDIT IT, Hutang Publik, dll. WGEA diinisiasi dan dibentuk pada saat Kongres INCOSAI [International Congress of Supreme Audit Institutions] ke-14 yang diadakan di Washington D.C. pada bulan Oktober 1992. Tujuan dari adanya gugus tugas audit lingkungan ini adalah untuk meningkatkan kewenangan audit dan alat-alat audit ke dalam wilayah kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Gugus Tugas audit Lingkungan ini juga menaruh perhatian besar pada kerja sama audit antar badan pengawas keuangan yang melewati garis yurisdiksi negara.

    Gugus Tugas Lingkungan INTOSAI telah menghasilkan berbagai publikasi dan panduan terkait audit lingkungan. Publikasi lengkap bisa dilihat di web WGEA. Di bawah ini adalah contohnya:

    Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit Institutions [2007]
    Guidance on Conducting Audits of Activities with an Environmental Perspective [2001]
    The Audit of International Environmental Accords [2001]
     

  • ASOSAI [Asian Organization of Supreme Audit Institutions] Guidelines for Dealing with Fraud and Corruption

    Panduan untuk menghadapi kejahatan dan korupsi ini disepakati oleh ASOSAI pada 20 Oktober 2003 dan pada saat Rapat Umum ke-9 ASOSAI pada 22 Oktoberr 2003.

     ...Dalam panduan ASOSAI ini terdapat 30 spesifik panduan audit untuk mengaudit kejahatan dan korupsi. Tiap-tiap panduan berkesesuaian dengan standar audit yang dibuat oleh INTOSAI. Dalam panduan ini pula disertakan satu bab untuk membahas tentang pengertian kejahatan dan korupsi oleh para audit dari anggota ASOSAI...

    Baca panduan di ASOSAI website

 

Instrument Lain
Unit Pelaksana

1. Badan Pemeriksa Keuangan

2. Bea dan Cukai

 

Kembali ke Konsep ILEA.......

Instrumen Audit

Komponen audit akan memproses informasi dari komponen internal control dan informasi dari pihak lain untuk menentukan indicator-indikator berikut :

  • Deforestasi
  • Perubahan Fungsi hutan
  • Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan
  • Estimasi Kerugian Negara
  • Menentukan kecurangan atau kejahatan
Instrumen
Standar Audit Nasional
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

    Sebagai isyarat mengikuti perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, pada awal tahun 2007, BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995 menjadi 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan ‘SPKN’.

    Revisi terhadap SAP 1995 sendiri sudah diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK dalam melakukan pemeriksaan harus mendasarkan diri pada standar pemeriksaaan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    selengkapnya....
     

  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik tersebut memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi. Untuk menegakkan kode etik dimaksud dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

    selengkapnya....
     

  • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

    UU No 15 Tahun 2006 merupakan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1973. Revisi itu didorong karena adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

    Beberapa isu penting dalam UU No 15 tahun 2006 adalah : [1] Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK atas pertimbangan DPR; [2] pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
    diresmikan oleh Presiden; [3] Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu lembaga negara pemeriksa keuangan negara memiliki perwakilan di setiap provinsi.

    selengkapnya...

 

Standar Audit Internasional
  • The WGEA [Working Group on Environmental Auditing] of INTOSAI [International Organization of Supreme Audit Institutions]

    The Working Group on Environmental Auditing (WGEA) berada dibawah organisasi internasional badan Pengawas Keuangan atau INTOSAI [Internayional Organization of Supreme Audit Institutions]. WGEA ini merupakan salah satu dari banyak gugus tugas yang ada di bawah INTOSAI yang mewadahi berbagai macam isu seperti AUDIT IT, Hutang Publik, dll. WGEA diinisiasi dan dibentuk pada saat Kongres INCOSAI [International Congress of Supreme Audit Institutions] ke-14 yang diadakan di Washington D.C. pada bulan Oktober 1992. Tujuan dari adanya gugus tugas audit lingkungan ini adalah untuk meningkatkan kewenangan audit dan alat-alat audit ke dalam wilayah kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Gugus Tugas audit Lingkungan ini juga menaruh perhatian besar pada kerja sama audit antar badan pengawas keuangan yang melewati garis yurisdiksi negara.

    Gugus Tugas Lingkungan INTOSAI telah menghasilkan berbagai publikasi dan panduan terkait audit lingkungan. Publikasi lengkap bisa dilihat di web WGEA. Di bawah ini adalah contohnya:

    Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit Institutions [2007]
    Guidance on Conducting Audits of Activities with an Environmental Perspective [2001]
    The Audit of International Environmental Accords [2001]
     

  • ASOSAI [Asian Organization of Supreme Audit Institutions] Guidelines for Dealing with Fraud and Corruption

    Panduan untuk menghadapi kejahatan dan korupsi ini disepakati oleh ASOSAI pada 20 Oktober 2003 dan pada saat Rapat Umum ke-9 ASOSAI pada 22 Oktoberr 2003.

     ...Dalam panduan ASOSAI ini terdapat 30 spesifik panduan audit untuk mengaudit kejahatan dan korupsi. Tiap-tiap panduan berkesesuaian dengan standar audit yang dibuat oleh INTOSAI. Dalam panduan ini pula disertakan satu bab untuk membahas tentang pengertian kejahatan dan korupsi oleh para audit dari anggota ASOSAI...

    Baca panduan di ASOSAI website

 

Instrument Lain
Unit Pelaksana

1. Badan Pemeriksa Keuangan

2. Bea dan Cukai

 

Kembali ke Konsep ILEA.......