JAKARTA – In a further attempt to get Singapore and Malaysia to crack down on the illegal import of Indonesian logs, Forestry Minister M Prakosa is to visit both countries and China early next month for talks that seem futile from the start. Prakosa said Singapore remains uncooperative and has not responded to earlier requests that it stop receiving illegal logs. In a fine turn of phrase, he accused them of "timber laundering". After a hearing with House of Representatives Commission III for forestry and agriculture last week the minister said, "Singapore accepts the timber. The transit there is to launder the illegal timber."

Bogor, Kompas – CIFOR (Center for International Forestry Research) based in Bogor has welcomed the DPR decision to include forestry and environmental crimes, such as illegal logging, in an amendment to Regulation No. 15, 2002 on money laundering. The new law shows Indonesia is serious in handling forestry crime.

Bogor, Kompas – CIFOR (Center for International Forestry Research/Pusat Penelitian Hutan Internasional) yang berkedudukan di Bogor menyambut baik keputusan DPR memasukkan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan, seperti illegal logging, dalam UU perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. UU baru ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani kejahatan kehutanan.

BOGOR, West Java (Antara): President Megawati Soekarnoputri admitted here on Monday that Indonesia has limited capacity in fighting and overcoming illegal logging. While acknowledging that many factors contribute to this limited capacity, Megawati vowed that Indonesia would continue the fight to stop illegal logging.

BOGOR (Bisnis): The Center for International Forestry Research (CIFOR) menilai UU No. 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan alat untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan akibat praktek illegal logging. Menurut Direktur bidang Forests and Governance, CIFOR, Doris Capistrano, masuknya kejahatan bidang kehutanan dalam No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang merupakan langkah penting dalam memerangi illegal logging.

Bogor, 18/9 (A – Pusat Penelitian Hutan Antarbangsa (CIFOR) menyambut baik keputusan DPR-RI yang memasukkan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan seperti "illegal logging" di dalam UU Perubahan atas UU No:15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan hal itu dapat menolong menyelamatkan hutan Indonesia.

JAKARTA- Pemerintah mengaku kesulitan mengatasi merebaknya aksi penebangan hutan secara liar. Salah satu pendorong banyaknya pencurian kayu adalah meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional. Menyampaikan sambutannya pada peringatan 10 tahun Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR-Center fo International Forestry Research) di Istana Bogor, kemarin Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuk adanya perubahan cara pandang masyarakat dunia tentang hutan.

Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Indonesia telah mengadakan persetujuan dengan banyak negara terutama dari calon pembeli untuk tidak membeli kayu hasil illegal logging terutama dari negara-negara Eropa dan Jepang. Demikian ungkap Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, Selasa (9/9) di Jakarta saat ditanya mengenai maraknya penyelundupan kayu ke luar negeri.